Jokowi sudah menetapkan pilihan kepada Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto, sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.
Panglima TNI yaitu pernah menjadi kepada staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut atau sedang menjabat sebagai kepala staf. Hadi Tjahjanto sendiri merupakan calon tunggal pengganti Jenderal Gatot yang diusulkan oleh presiden sudah memenuhi syarat tersebut.
Ketika ditanya para wartawan kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo, beliau bingung dan tidak mengetahui tentang penggantian dirinya dan pemberhentian dirinya yang telah dilakukan dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Tentang pertanyaan ini tanyakan saja kepada Presiden Joko Widodo kata Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Presiden Joko Widodo menyatakan tentang penggantian Panglima TNI adalah hal yang wajar dan biasa saja dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sudah mendekati masa pensiunnya.
Selama ini memang ada sejumlah pihak termasuk dari sekelompok anggota DPR-RI mengusulkan agar Panglima TNI Gatot Nurmantyo segera digantikan, karena sejumlah pihak ini gerah dengan move opini serta anggapan berpolitik.
Regenerasi diperlukan untuk memberikan warna berbeda dalam kepemimpinan TNI kedepan. Dalam setiap Kepemimpinan memiliki karakteristik yang berbeda, namun setiap pemimpin dalam TNI terutama panglima TNI harus memegang teguh Sapta Marga. Amanat reformasi yang utama adalah TNI tidak berpolitik dan menjaga kepemimpinan nasional untuk patuh serta taat dibawah komando Presiden sebagai Panglima Tertinggi.
Sosok pengganti panglima TNI saat ini harus segera dipersiapkan oleh internal TNI agar terjadi kematangan dan kesiapan diinternal untuk menerima pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.
Yang perlu digarisbawahi terutama adalah jangan sampai pengganti Panglima TNI terjebak oleh kepentingan personal maupun kelompok yang akan menimbulkan kegaduhan sehingga berdampak terjadinya kesenjangan.
TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga NKRI jangan sampai dilibatkan dalam kepentingan politik praktis untuk kekuasaan. Panglima TNI harus sosok yang tidak mencari panggung politik.
Dinamika politik nasional yang berpotensi akan memanas seiring Pilkada serentak yang akan digelar di berbagai provinsi, mesti juga dijadikan alasan mempercepat pergantian Panglima TNI.
Penyegeraan pergantian Panglima TNI yang baru juga akan membatu Panglima baru dapat berakselerasi dengan keadaan, sehingga tidak canggung menghadapi Pilkada serentak. (*)