Oleh : Ramen Antonov Purba
Presiden beberapa waktu lalu rajin melakukan pertemuan dengan pimpinan organisasi keagamaan. Presiden bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.
Sebelumnya, Presiden bertemu dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Pertemuan tersebut ternyata tak hanya membincangkan persoalan politik. Ternyata Presiden juga bertukar pikiran terkait dengan ide-ide barunya tentang kebijakan-kebijakan ekonomi.
Diberitakan beberapa media, di tahun 2017, Presiden ingin berjuang untuk menjadikan masyarakat yang berposisi di menengah ke bawah menjadi lebih sejahtera. Cita-cita Presiden tersebut tentunya tak akan terwujud jika strategi yang dijalankan tidak benar-benar baru. Kondisi perekonomian yang saat ini sedang membaik, harus benar-benar dimanfaatkan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Salah satu terobosan yang ingin dihadirkan Presiden di tahun 2017, menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, bagaimana membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan sosial.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, Presiden juga ingin menghilangkan kesenjangan ekonomi. Said Aqil mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden memiliki program melakukan kegiatan ekonomi berbasis modal.
Dari percakapan-percakapan yang dilakukan, jelas Presiden sangat serius memperhatikan kondisi kesejahteraan rakyatnya. Program ekonomi berbasis modal memang sebuah ide yang menarik. Dengan pemberian modal kepada para pelaku usaha dan calon pelaku usaha, akan terbuka banyak lapangan kerja baru.
Dengan demikian tingkat pengangguran akan berkurang. Selain itu, dengan bermunculannya banyak pelaku usaha baru, akan memberikan angin segar baru terhadap perekonomian tanah air.
Presiden ternyata langsung mengimplementasikan ide-idenya. Terbukti, melalui Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), pemerintah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp110 triliun pada 2017.
Jumlah tersebut lebih besar dari tahun 2016, yakni Rp100 triliun, dengan realisasi penyerapan sebesar 94,4% atau Rp94,4 triliun dan debitur sebanyak 4,3 juta orang. Pada tahun 2016, KUR tersalur tak merata, karena dominan disalurkan kepada pelaku usaha sektor perdagangan dengan total 66%. Sementara pertanian hanya 17%, industri jasa 10%, industri pengolahan 4% dan perikanan 1,5% (MediaIndonesia/14/1/2017).
Di tahun 2017, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan realisasi penyaluran di sektor-sektor yang masih minim. Kedepan, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan harus diberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh suntikan dana KUR.
Dengan demikian, hasil percakapan dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, terkait dengan pembukaan warung, produksi ikan bagi nelayan kecil, dan pemberian alat pertanian bagi para petani, dapat terwujud.
Pada tahun 2016, berdasarkan informasi dari beberapa media, banyak pelaku dan calon pelaku usaha yang mengeluh karena aturan-aturan yang terkadang dianggap menyulitkan untuk mendapatkan KUR. Apabila Presiden ingin benar-benar mewujudkan ide-idenya, maka pada tahun 2017, aturan KUR harus dilonggarkan.
Memberikan kelonggaran pengembalian pinjaman kepada para pelaku dan calon pelaku usaha harus dikeluarkan. Lembaga-lembaga penyalur KUR harus memberikan aturan khusus yang lebih fleksibel kepada para pelaku dan calon pelaku usaha. Selain kelonggaran aturan tersebut, pemerintah juga harus mendorong para pelaku dan calon pelaku usaha untuk membentuk kelompok. Melalui kelompok, akan banyak hal dapat dilakukan.
Misalnya, penggunaan bersama alat pertanian, penggunaan bersama alat-alat produksi pengolahan ikan bagi nelayan, dan masih banyak manfaat positif yang lain. Jadi pemerintah juga mendorong para pelaku usaha untuk membentuk koperasi demi mencegah spekulan dan tengkulak bermain dalam segi harga.
Pemerintah juga jangan lupa untuk meningkatkan jumlah lembaga-lembaga yang diijinkan untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat. Dari informasi media, pada tahun 2016, hanya 33 lembaga yang diberikan akses untuk memberikan KUR.
Pada tahun 2017, Presiden melalui Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) meningkatkan menjadi 38 lembaga. Kita berharap peningkatan lembaga yang diberikan akses untuk menyalurkan KUR ini, KUR akan semakin dikenal luas, dan dapat dipergunakan oleh pelaku usaha dimanapun mereka berada.
Kinerja KUR harus benar-benar dioptimalkan. Kita berharap dengan peningkatan-peningkatan yang terjadi, cita-cita Presiden terkait dengan menghilangkan ketimpangan ekonomi akan segera terwujud.
Selain itu, keinginan Presiden untuk membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan sosial juga perlahan-lahan akan terjadi, karena peningkatan ekonomi berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan dan sensitifitas kehidupan bangsa.
Selain KUR, saat ini Presiden juga serius memperhatikan subsidi energi untuk kelompok masyarakat miskin. Tak hanya itu, Presiden juga benar-benar melakukan pengawasan serius terhadap penyaluran elpiji 3 kg yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.
Subsidi listrik 900 VA dan elpiji 3 kg merupakan upaya Presiden meringankan beban rakyat miskin, juga para pelaku usaha dan calon pelaku usaha. Berdasarkan data beberapa media, penerima subsidi listrik 900 VA ternyata tidak betul-betul diterima oleh rumah tangga yang tidak mampu.
Elpiji 3 kg juga 65% diterima oleh masyarakat dengan kategori mampu atau menengah ke atas. Karenanya kedepan, Presiden harus kembali menajamkan sasaran penerima subsidi-subsidi tersebut agar lebih tepat sasaran.
Subsidi tersebut harus benar-benar dipergunakan oleh mereka dengan kategori ekonomi lemah. Sehingga masyarakat yang selama ini sudah dapat sedikit terbantu dengan subsidi-subsidi yang tepat sasaran.
Kita mengapresiasi Presiden yang kembali meningkatkan subsidi pada tahun 2017. Pada tahun 2017 ini, pemerintah akan mengalokasikan subsidi BBM dan elpiji 3kg sebesar Rp32,3 triliun dan subsidi listrik Rp45 triliun.
Kita tentu berharap subsidi yang besar tersebut dapat diterima oleh rakyat yang miskin, usaha kecil, mikro yang memang berhak menerima subsidi. Kita berharap Presiden akan lebih banyak melakukan terobosan-terobosan di tahun 2017.
Ini penting untuk menjawab pandangan pesimis dari beberapa pihak terkait dengan strategi peningkatan perekonomian yang dijalankan Presiden dan jajarannya selama ini. Kita sebagai masyarakat harus mendukung langkah-langkah Presiden melalui terobosan-terobosan dan strategi-strategi yang dijalankannya.
Masyarakat cukup menunggu, bersabar, dan tanggap menangkap peluang usaha yang ada didepan mata. Tak usah ikut-ikutan untuk membuat ribut karena hanya akan menguras tenaga dan materi. Semuanya untuk Indonesia yang lebih baik, bermartabat, makmur, damai, dan sejahtera.
*) Penulis Staf UPT Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Unggul LP3M Medan