KPU Ingatkan Peserta Pemilu Kampanye Positif

Sejumlah pejabat pemangku kepentingan, perwakilan partai politik dan tim kampanye Pemilu Tahun 2019 berfoto bersama saat deklarasi damai di Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (4/10). Pejabat partai politik peserta pemilu 2019, tim kampanye dan pejabat pemangku kepentingan mengikuti Deklarasi Damai Pemilu 2019 guna mewujudkan Pemilu yang aman dan damai. ANTARA FOTO/Siswowidodo/foc/18.

Jangan Sebar Hoaks!

Jakarta | Jurnal Asia

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengimbau peserta pemilu untuk tidak menyebarkan informasi hoaks. Informasi hoaks berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Kami minta komitmen semua pihak ya, baik itu peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih untuk tidak menyebarkan berita hoaks. Khususnya berita yang terkait Pemilu 2019,” ujar Wahyu ketika dijumpai di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/10) siang.

Wahyu lantas mengingatkan bahaya penyebaran informasi hoaks. “Berita hoaks itu berpotensi menjadikan sesama anak bangsa saling curiga, kemudian menimbulkan konflik sosial. Sebagai bangsa kita akan rugi semua,” tegas Wahyu.

Dia melanjutkan, pada 23 September lalu, semua peserta pemilu sudah membuat komitmen bersama dengan penyelenggara pemilu dalam deklarasi pemilu damai. Ada tiga poin yang menjadi isi dari komitmen itu, yakni anti politisasi SARA, antihoaks dan anti politik uang.

“Gagasan ini sudah kami tuangkan dalam deklarasi kampanye damai. Maka kami minta semua pihak untuk hormati deklarasi kampanye damai yang udah ditandatangi bersama-sama oleh peserta pemilu,” tambah Wahyu.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, semua peserta pemilu harus mewaspadai informasi hoaks selama masa kampanye. Bawaslu meminta semua informasi diklarifikasi untuk menghindari tersebarnya hoaks.

“Setiap berita harus dicek dulu kebenarannya,” ujar Bagja, Rabu (3/10) malam.
Dengan demikian, seluruh peserta pemilu dan masyarakat terhindar dari kegaduhan akibat informasi yang yang belum jelas benar atau salah.

Dengan demikian, pelaksanaan kampanye pemilu hingga menjelang pemungutan suara nanti tidak diwarnai kegaduhan yang sifatnya tidak substansial dengan pemilu itu sendiri.

Pernyataan Bagja ini sekaligus merupakan tanggapan atas insiden kebohongan yang dibuat oleh Ratna Sarumpaet yang juga merupakan salah satu mantan anggota tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ratna yang sempat mengaku mengalami penganiayaan, akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya berbohong.

Senada diutarakan Ketua Bawaslu RI Abhan mengingatkan semua pihak untuk hati-hati dan tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks.

“Ya hati-hati ya. Jangan sebar informasi hoaks. Dan janganlah memproduksi dan jangan menyebarkan informasi yang hoaks,” ujar Abhan, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat.

Pada masa kampanye saat ini, Abhan berharap, peserta Pemilu 2019 menggunakan cara-cara yang positif. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan suatu kampanye yang memberikan pendidikan politik kepada rakyat.

“Harapan kami ya pemilu ini, menggunakan cara-cara kampanye yang baik. Gunakan metode kampanye yang baik dan gunakan cara-cara yang baik dan mendidik untuk pendidikan politik kepada masyarakat,” kata Abhan.

“Kami percaya parpol peserta pemilu dan tim kampanye bisa melakukan kampanye yang mendidik. Kampanye yang tidak melanggar, tidak saling menjelekkan,” lanjut dia.

Polri Imbau Masyarakat tak Percaya Hoaks

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal (Pol) Setyo Wasisto meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan kabar bohong alias hoaks.

Setyo mengimbau publik agar lebih dulu melakukan klarifikasi sebelum meyakini suatu informasi.

“Pertama bila mendapatkan berita-berita janggal yang meragukan bisa dicek di Kementerian Kominfo dengan www.aduankonten.id,” tutur Setyo.

Setyo meminta masyarakat untuk mengecek kembali segala kebenaran suatu informasi yang diterima. Misalnya dengan langsung mengklarifikasi berita meragukan ke institusi terkait.

“Lakukan cek kroscek kembali ke institusi terkait misalnya, BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terkait bencana alam atau ke Kepolisian cek benar ada enggak kejadian. Kalau tidak ada kita cek ke berita di media mainstream,” tutur Setyo.

Setyo mengatakan, pers juga berperan penting untuk menangkal kabar bohong. Menurut Setyo, pers harus menyajikan suatu informasi atau berita yang terakreditasi dan kredibel. (rep/kcm/rol)

Close Ads X
Close Ads X