Gatot Dibidik Parpol?

Pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Gatot Nurmantyo dengan Marsekal Angkatan Udara (AU) Hadi Tjahjanto, dinilai oleh banyak kalangan, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pergantian Panglima TNI tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang ada ditubuh TNI. Karena pergantian Panglima TNI adalah hak Preogratif Presiden.

Sehubungan dengan telah dilantiknya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI maka wajar juga muncul pertanyaan, setelah Gatot tidak lagi menduduki jabatan yang prestisius itu apakah akan memberi pengaruh terhadap tingkat elektabilitasnya. Artinya sesudah pensiun apakah elektabilitas Gatot, bergerak naik atau tetap pada angka yang sekarang atau justru turun.

Memang sejalan dengan ketentuan konstitusi kita bahwa penghunjukan Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden dan untuk pengangkatannya membutuhkan rekomendasi DPR yang secara teknis dibahas pada Komisi I.

Tidaklah berlebihan kalau mengatakan bahwa Panglima TNI haruslah sosok yang dikenal dengan baik dan dipercaya oleh Presiden. Ukuran yang demikian juga berlaku untuk Marsekal Hadi Tjahjanto, yang kini sudah resmi menjabat Panglima TNI.

seperti kita tahu sebagian besar parpol terutama oposisi pemerintah sangat menyukai Gatot karena pendapat-pendapatnya di media selalu berpihak pada mereka atas aksi-aksi yang terjadi belakangan ini.

Gatot akan pensiun maret 2018, artinya per april 2018 ia akan menjadi sipil dan orang sipil boleh bergabung dengan partai politik atau mendirikan partai politik. Penulis menduga kalau pensiunnya sang jendral ini sangat dinantikan oleh parpol-parpol oposisi, sehingga mereka bisa merekrut masuk ke dalam partainya dengan iming-iming calon wakil presiden pada pemilu 2019.

Gatot yang namanya kian moncer belakangan merupakan modal yang lebih dari cukup untuk mendongkrak perolehan suara Jokowi. Sehingga, pertarungan politik dengan adanya gabungan kekuatan Jokowi dan Gatot akan semakin ringan, bahkan nyaris tidak ada lawan.

Jika betul Jokowi-Gatot sudah berkoalisi, maka percepatan penggantian Panglima TNI adalah strategi politik untuk meraup simpati. Gatot sudah dipersiapkan sebagai cawapres Jokowi. Ia diberikan waktu yang cukup longgar untuk mendekatkan diri kepada rakyat Indonesia sebelum Pilpres 2019.

Meski masih 2 tahun lagi, bila masuknya Gatot dalam sebuah parpol akan mendongkrak popularitas parpol dan tingkat elektabilitasnya, apalagi kalau selama 2 tahun itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk membangun citra positif di masyarakat. Sehingga menjadi modal kuat memenangkan pemilu 2019.

Indonesia adalah negara demokrasi, jadi yang akan menang adalah yang bisa mengambil hati rakyat. Mungkin sekarang ini jokowi masih menjadi calon kuat 2019 sebagai petahana.

Tetapi karena politik itu bersifat dinamis, maka tidak bisa menebak elektabilitas seseorang di masa yang akan datang, yang sekarang tinggi bisa saja jatuh, atau sebaliknya. (*)

Close Ads X
Close Ads X