Layanan kesehatan masyarakat ternyata tak luput juga dari praktek pungutan liar (pungli). Kemarin, sejumlah staf puskesmas datang mengadu ke DPRD Medan. Pasca laporan tersebut, Ombudsman Perwakilan Sumut merespon cepat sejumlah aduan dari staf medis puskesmas yang melaporkan marak pungutan liar di tataran puskesmas di Medan dengan modus akreditasi.
Sebelumnya, empat puskesmas terindikasi melakukan pungutan liar kepada staf-stafnya atas nama akreditasi. Keempat balai kesehatan itu antara lain, Puskesmas Medan Johor, Puskesmas Simalingkar, Puskesmas Medan Area dan Puskesmas Padang Bulan Selayang. Benar-benar miris.
Pungli merupakan salah satu penyakit birokrasi yang paling sulit disembuhkan di negeri ini. Berbagai sistem pemberantasan telah diterapkan, tetapi pungli masih saja marak dipraktikkan di ruang-ruang pelayanan publik.
Ironisnya, modus tersebut tidak jarang diperagakan secara terbuka.
Publik pun maklum, bahwa praktik semacam itu masih marak dijalankan di sektor-sektor pelayanan publik. Karena itu, ketika pemerintah memutuskan untuk meluncurkan Operasi Pemberantasan Pungli, kita menyambut baik kebijakan tersebut. Bukan hanya itu, kita bahkan mendorong agar tim yang dipimpin secara langsung oleh Menko Polhukam Wiranto tersebut bergerak dengan kecepatan penuh dan skala yang luas.
Karena itu disarankan, agar Tim Operasi Pemberantasan Pungli harus memiliki rencana aksi lebih terarah dan terukur untuk melakukan operasi sejenis. Tak cuma di kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, namun juga harus menyisir ke daerah, seperti puskesmas di Medan contohnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk merilis izin, lisensi, dan bentuk-bentuk lain dari legalitas merupakan ladang bagi tumbuh suburnya praktik pungli. Tim Operasi Pemberantasan Pungli harus memastikan wilayah-wilayah otoritas tersebut bebas dari pungli.
Kita memahami bahwa pemberantasan pungli bukan tugas ringan. Apalagi, penyakit birokrasi itu sudah berurat berakar sejak lama. Akan tetapi, membiarkan praktik itu jelas akan membuat pungli semakin mustahil untuk diberantas.
Yang harus pula didengar ialah pandangan dari sebagian kalangan masyarakat yang pesimistis bahwa Tim Operasi Pemberantasan Pungli hanya akan menindak pelaku-pelaku kelas teri belaka.
Kita berpendapat pandangan kritis tersebut harus menjadi motivasi bagi Tim Operasi Pemberantasan Pungli. Senyatanya suara kritis tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang melihat bahwa penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tetapi masih tumpul ke atas.
Artinya, Tim Operasi Pemberantasan Pungli tidak perlu bersikap defensif terhadap suara kritis tersebut. Sebaliknya, hal itu mesti dijadikan dukungan moral sepenuhnya sehingga tim tidak perlu ragu dan tidak perlu takut menindak tegas siapa pun, termasuk pejabat tinggi level apa pun jika memang mereka terindikasi atau terlibat langsung dalam jaringan praktik pungli.
Menindak tegas pelaku pungli kelas atas, dan bukan hanya yang kelas bawah, juga merupakan komitmen penuh dan perintah langsung Presiden Joko Widodo.
Ini juga perlu jadi perhatian Walikota Medan hendaknya, agar peduli dengan tingkahlaku anak buahnya. (*)