Pungli dan korupsi bak setali tiga uang. Dimana ada pungli, pasti ada korupsi. Nah hal inilah yang tampaknya masih menjadi budaya di negeri ini. Pungli dengan dalih bermacam-macam, menghalalkan segala cara demi mendapat segepok rupiah.
Organisasi Kepemudaan (OKP) yang seharusnya menjadi leader di tengah-tengah masyarakat, namun belakangan malah mendapat imej negatif oleh oknum-oknum di dalamnya. Memang tidak semua prilaku negatif, tapi dari yang sedikit itulah mencoreng citra dari si pelaku bernaung. Kelompok OKP juga meruyak di berbagai kota besar, membagi wilayah kekuasaannya, tak ubahnya seperti memotong-motong kue.
Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang ada di Indonesia. Sebab, sejauh ini keberadaan para anggota OKP tersebut lebih banyak memunculkan persoalan dibanding manfaat ditengah masyarakat.
Pengusaha juga telah banyak mengeluh, menjadi korban dari hasil pungli tersebut. Betapa tidak, oknum OKP kerap datang menghampiri bila melihat masuknya barang, proyek mulai berjalan dan juga sekedar minta upeti uang keamanan. Apakah negara ini memang kurang aman?
Hal ini terlihat dari tindak tanduk oknum anggota OKP yang selalu muncul untuk melakukan kutipan liar, kepada warga yang memiliki usaha mulai dari usaha pinggir jalan hingga usaha dalam skala besar seperti mall. Oleh karena itu, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas dengan menyatakan OKP-OKP yang kerap terlibat aksi premanisme.
Jika kondisi seperti ini terus dipertahankan, maka bisa dipastikan kondisi masyarakat Indonesia akan semakin terpuruk karena ketakutan masyarakat semakin besar dan disisi lain kepercayaan terhadap Polri dan TNI juga semakin menipis. Pemerintah harus segera menetukan sikap dengan membubarkan ormas-ormas dan OKP tersebut. Tapi ingat, OKP juga memiliki sisi positif. Mampu menampung kegiatan pemuda serta berkreasi. Hal ini yang menjadi harapan kita semua. (*)