Kemarin Komnas HAM datang berkunjung ke KPU Sumut, Rabu (18/4). Disitu dipaparkan bahwa salah satu provinsi yang memiliki kerawanan Pilkada adalah Sumatera Utara. Benarkah hal itu?
Menyampaikan imbauan dan informasi kepada masyarakat terkait bersama menjaga kestabilan situasi kamtibmas pada wilayah Sumut mutlak menjadi tanggung jawab seluruh jajaran kepolisian.
Terlebih jelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang tak lama lagi akan digelar, upaya pendekatan kepada masyarakat dengan cara bertatap muka secara langsung untuk menyampaikan visi dan misi Polri demi terciptanya Pilkada yang aman dan tertib menjadi prioritas utama.
Mengatisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan jelang Pilkada 2018 terutama peyebaran berita Hoax, Isu sara, dan Ujaran kebencian, Polisi Jajaran harus juga memaksimalkan patroli malam dan pesan bahaya Isu provokasi.
Untuk tidak terjerat atau terpenjara dalam sistem demokrasi yang kian runyam karena hadirnya black campain para politisi maka perlu adanya sikap kesantunan dalam berpolitik. Politik santun dan beretika merupakan gambaran demokrasi yang baik. Demokrasi yang substansi perlu etika, lebih dari tata cara dan prosedur.
Kemajuan demokrasi akan runtuh jika tidak diikuti kehidupan demokrasi yang santun dan beretika. Fenomena kebebasan yang kebablasan terlihat jelas ketika dalam konteks pertarungan politik terlihat adanya pembunuhan karakter diantara pasangan calon yang ada.
Tentu hal tersebut menimbulkan efek yang negatif khususnya kepercayaan publik di negeri ini. Untuk menghindari efek negatif tersebut setiap politisi haruslah mengedepankan politik secara santun.
Hemat penulis bahwa demi menciptakan pesta demokrasi yang bermartabat sangat dibutuhkan kesantunan dalam berpolitik. Karena sesungguhnya yang menjadi senjata ampuh setiap paslon kepala daerah adalah visi dan misi.
Masing-masing paslon pada akhirnya berperang menunjukan kualitas melalui visi dan misi yang dimilikinya. Visi dan misi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberhasilan dan kemenangan paket kepala daerah.
Ketajaman visi dan misi menjadi tolok ukur untuk menarik simpati masyarakat. Dan setiap pasangan calon kepala daerah sejatinya mampu menguasai visi dan misi yang akan menjadi pedoman dan arah pembangunan daerah selama masa kepemimpinannya. Visi dan misi mereka yang mampu diterima dan menyentuh kebutuhan hidup masyarakat luas. (*)