Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebutkan jika rakyat Indonesia salah dalam memilih pemimpin, maka pembangunan akan terganggu. Demokrasi pun akan terganggu apabila proses pemilihan umum (Pemilu) diwarnai hal-hal yang dapat mengganggu kebebasan memilih.
“Kita tahu, Pilkada Serentak di 171 daerah merupakan bagian terpenting suksesnya kita melalui tahun politik. Tahun politik itu kan 2018 dan 2019,” kata Wiranto pada kegiatan Rakornas Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Selasa (20/2).
Menurutnya, proses demokrasi itu bukan milik Kemendagri, KPU, KPUD, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Apabila rakyat Indonesia gagal atau salah dalam memilih pemimpin, pembangunan negeri ini akan terganggu. “Apalagi penyelenggaraannya saja diwarnai dengan berbagai kericuhan, ketidakjujuran, ketidakamanan, dan tidak bisa memilih dengan bebas sehingga akan menciderai demokrasi ini,” jelasnya.
Untuk itu, ia mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Wiranto mengatakan, Pemilu dan pilkada merupakan milik bersama, kehormatan bangsa pun dipertaruhkan di sana.
“Kita pertaruhkan. Untuk itu kita bersama sama untuk membicarakan itu dan itu perlu dilaksanakan,” tutur Wiranto.
Empat Ancaman di Pilkada 2018
Wiranto mengingatkan ancaman yang akan muncul dalam tahun politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Dia memperkirakan ada empat ancaman dalam tahun politik.
Menurutnya, ancaman pertama adalah politik identitas yang semakin menguat. Wiranto mengatakan, bahwa isu ini bisa berdampak pada mencuatnya isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang dikhawatirkan akan memecah belah persatuan dalam masyarakat.
“Ancaman isu politik identitas ini pasti larinya ke isu SARA dan isu putra daerah, ini membangun kerawanan sendiri dalam pemilu,” kata Wiranto. Ancaman kedua, lanjutnya, adalah kampanye hitam, yang diprediksi makin marak saat penyelenggaraan Pilkada 2018 maupin Pilpres 2019 dengan berbagai motif.
“Black campaign ini bisa membunuh karakter seseorang, butuh pencegahan dan komitmen kuat dari pemerintah dan pihak penyelenggara untuk mencegah hal ini,” ungkap Wiranto.
Ancaman berikutnya, adalah menyebarnya berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian di media digital. Bagi Wiranto, hoax merupakan ancaman terbaru yang sangat berbahaya bagi kandidat maupun bagi negara. Ia menyebut bahwa hoax sebagai cara baru yang ampuh guna menghancurkan suatu negara.
“Kira pemerintah juga sudah komitmen membernatas hoax ini menggunakan teknologi, tapi ini juga butuh kesadaran masyarakat, kita minta masyarakat untuk aktif melaporkan kabar hoax itu,” kata dia.
Ancaman terakhir adalah ancaman politik uang (money politics). Wiranto mengatakan politik uang dipastikan mencederai prinsip demokrasi yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat antarkandidat.
“Money politics ini berbahaya bagi iklim demokrasi yang sudah dianut Indonesia pasca reformasi, sanksi bagi kandidat yang melakukan praktik ini harus ditindak tegas,” kata Wiranto.
Wiranto hadir untuk membuka kegiatan tersebut. Selain mereka, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Soemarsono menyebutkan, peserta yang hadir dalam Rakornas Persiapan Pilkada 2018 itu terdiri atas kepala daerah yang daerahnya akan menggelar Pilkada Serentak.
Mereka terdiri atas 31 gubernur atau penjabat gubernur, 154 orang pejabat bupati atau walikota, 31 orang Ketua KPU Provinsi, serta 31 orang Ketua Bawaslu Provinsi.
(rep/cnn/rol)