Jakarta | Jurnal Asia
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan jajaran di kementeriannya untuk menginvestigasi kemungkinan adanya unsur sabotase dalam peristiwa tercecernya KTP elektronik di kawasan Bogor, Jawa Barat.
“Perintah Mendagri kepada Sekjen, Irjen dan biro hukum, segera turun lakukan investigasi di Ditjen Dukcapil siapa yang tanggung jawab dan pasti ada unsur sabotase, walau KTP-e rusak/invalid kenapa tidak langsung dihancurkan dan kenapa harus memindahkan ke gudang Dukcapil di Bogor,” ujar Tjahjo melalui keterangan kepada pers, di Jakarta, Minggu (27/5) sore.
Tjahjo mempertanyakan mengapa KTP elektronik yang rusak tidak dihancurkan dan jika memang dibawa, mengapa tidak menggunakan mobil tertutup dan dijaga sehingga tidak akan tercecer.
“Walau hanya ratusan yang tercecer, dua dus dan tidak ada nama palsu, WNA atau apa pun, harusnya tetap waspada kalau disalahgunakan,” tegas Tjahjo.
Tjahjo meminta pihak kepolisian untuk mengusut peristiwa ini. Ia juga memerintahkan kepada jajaran Ditjen Dukcapil untuk menghancurkan atau membakar KTP elektronik yang rusak/invalid.
“Jangan dibawa-bawa ke gudang, waspada disalahgunakan. Selasa besok harus selesai usulan mutasi pejabat dukcapil yang harus bertanggung jawab, ‘dinonjobkan’. Saya berpendapat sebagai Mendagri, ini sudah bukan kelalaian tapi sudah unsur kesengajaan, demikian penjelasan saya,” ujar Tjahjo.
Sebelumnya beredar video yang menunjukkan sejumlah KTP elektronik yang diperkirakan berjumlah ratusan, tercecer di kawasan Bogor, Jawa Barat. KTP elektronik tercecer itu beralamat Sumatera Selatan.
Menurut Dukcapil, KTP elektornik itu merupakan KTP elektronik yang rusak/invalid dan hendak dibawa dari gudang sementara di Pasar Minggu ke gudang Kemdagri di Bogor.
Bentuk Keteledoran
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengkritik peristiwa tercecernya e-KTP di Bogor, Jawa Barat. Menurut politikus PKS ini, peristiwa itu adalah bentuk keteledoran pemerintah.
“Pertama, ini teledor. Saat masyarakat banyak kesulitan dapat e-KTP tiba-tiba ada banyak e-KTP berserakan dijalan raya di Bogor. Kemendagri perlu merapihkan SOP pengiriman e-ktp ini,” kata Mardani via akun Twitter-nya, Minggu (27/5). Mardani menyertakan tagar #AuditEKTPtercecer di rangkaian tweetnya.
Dia mempertanyakan soal bagaimana bisa e-KTP yang diduga beralamat di Sumatera Selatan dibawa ke Jawa Barat. Dia mendorong agar ada audit untuk menelusuri peristiwa ini.
“e-KTP itu beralamat Sumatera Selatan, perlu diaudit bagaimana e-KTP rusak punya Sumsel adanya di Jabar. Bukankah kalau ada kesalahan mestinya dihancurkan di tempat. Untuk apa e-KTP rusak dikumpulkan? #AuditEKTPtercecer,” kata dia.
Audit harus dilakukan secara transparan dan terfokus. Bila tak ada keseriusan menyelesaikan masalah e-KTP ini, maka Kemendagri bisa dinilai gagal oleh masyarakat dalam menyelidiki peristiwa ini. Soalnya, e-KTP berfungsi pada Pemilu.
“Segera lakukan penyelidikan fokus di audit dan transparan, karena seperti diketahui fungsi e-KTP sangat vital jelang pilkada/pemilu,” kata Mardani.
“Musnahkan segera semua e-KTP rusak, audit segera. Bukan dimusnahkan setelah rame. Dan harusnya dimusnahkan di tempat e-KTP itu dibuat. Bukan dibawa ke Jabar atau daerah lain,” tandasnya mengakhiri 10 cuitan di akun Twitter-nya itu.
Anggota PKS dari Komisi II lainnya, yakni Al Muzzammil Yusuf juga mendorong peristiwa ini untuk diusut dan dibongkar, khawatirnya ada mafia pemalsuan dokumen. Dia juga mendorong agar ada langkah yang lebih meyakinkan guna memastikan apakah e-KTP yang tercecer itu palsu atau rusak, pihak yang menyelidiki adalah aparat dan diawasi DPR.
“Bagus jika DPR membuat Pansus Pemalsuan e-KTP tersebut. Karena ini bukan kali pertama. Tahun 2016 lalu Komisi II sudah pernah menemukan hal yang sama atas laporan atau temuan Bea Cukai Bandara Sukarno Hatta. Potensi pemalsuan yang terjadi bisa ratusan kali lebih besar dari temuan tersebut,” kata Muzzammil.
Dia mengimbau agar semua pihak serius dalam menyikapi ini. Soalnya mafia e-KTP bisa berpotensi menjadi pintu masuk imigran gelap ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga membahayakan keamanan. (dtc/put)