Jakarta | Jurnal Asia
Pasca-Idul Fitri 2019, pemerintah bersama TNI dan Polri menggelar rapat membahas perkembangan situasi di bidang hukum dan keamanan. Rapat dipimpin Menko Polhukam Wiranto.
Menukil dari detik.com, rapat evaluasi digelar di gedung Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir dalam rapat.
Selain itu, terpantau hadir sejumlah menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Turut hadir Jaksa Agung M Prasetyo.
Membuka rapat, Wiranto menyampaikan laporan mengenai situasi mudik Lebaran 2019. Ia menyebutkan situasi mudik tahun ini aman, terbukti dari menurunnya angka kecelakaan.
“Dilaporkan, tahun lalu kecelakaan lalu lintas itu selama mudik Lebaran baik berangkat maupun kembali itu 1.491 kecelakaan tahun lalu. Sedangkan tahun ini, menyusut menjadi 529. Lalu, korban kecelakaan yang meninggal tahun lalu tercatat 331, itu termasuk yang di kapal yang karam mengangkut bayi. Lalu untuk tahun ini, walaupun kita juga sepi, tapi ada yang meninggal tapi sudah menyusut sampai 132. Cukup banyak lebih dari 50 persen,” kata Wiranto.
Demikian pula pelaksanaan salat Idul Fitri di berbagai daerah. Wiranto mengatakan tidak ada laporan ancaman atau teror dalam pelaksanaan salat Idul Fitri 2019.
“Untuk salat Id, relatif aman. Tidak ada laporan dari daerah-daerah tentang gangguan dalam pelaksanaan salat Id berjemaah. Aktivitas di daerah juga relatif aman, di semua daerah dilaporkan tidak terjadi gangguan-gangguan, baik teror maupun gangguan-gangguan keamanan lain yang ada di masyarakat,” tuturnya.
Kendati demikian, Wiranto mengatakan banyak hal yang mesti dibahas dan dievaluasi terkait keamanan pasca-Lebaran 2019. Salah satunya, dia menyinggung soal persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tentunya kembali kita sekarang sudah selesai liburan panjang, kembali konsentrasi kita menjaga stabilitas politik dan keamanan pasca-Lebaran. Terutama menjelang sidang MK yang juga masih menyangkut dari penyelesaian permasalahan pasca pemilu serentak tahun 2019,” ujar Wiranto.
Selain itu, dia menyebut-nyebut soal proses hukum terkait aksi 22 Mei 2019. Wiranto menjamin aparat penegak hukum akan memprosesnya secara adil dan transparan.
“Saudara sekalian kita juga masih menghadapi berbagai masalah hukum yang terjadi seputar pemilu. Seputar pengumuman pemilu, seputar 21-22 Mei yang lalu. Ini terus akan berproses tentu proses akan dilaksanakan secara adil jujur transparan,” kata dia.
“Jadi dalam hal ini memang untuk ke aparat kepolisian apapun hasil dari proses penyidikan saya meminta supaya dapat segera disampaikan ke publik sejelas-jelasnya,” imbuh Wiranto.(detik/wo)