Sri Mulyani: Pengelola Negara Enggak Bisa Kaya Tukang Obat!

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kanan) sebelum rapat terbatas tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/1). Presiden menekankan perlunya mengalkulasi ketersediaan sumber daya mineral dan batubara serta memanfaatkannya untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/17.


Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan pengalaman di awal masa jabatannya saat merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan(APBNP) 2016 lalu. Dirombaknya APBNP 2016 dilakukan karena asumsi penerimaan perpajakan Rp 1.546 triliun dipatok terlalu tinggi.

Akibatnya, APBNP 2016 direvisi dengan memangkas anggaran be­lanja negara agar defisit anggaran berada di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kita Alhamdulillah bisa tutup defisit 2,46%. Tadinya APBN 2016 di desain awal terus mengalami perubahan maka dibuatlah APBNP,” tutur Sri Mulyani dalam Rakernas Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/1).

Dengan demikian, pada akhir tahun 2016 APBNP ditutup dengan mengalami defisit sebesar 2,46%. Angka ini terbilang masih aman karena di bawah batas yang dite­tap­kan dalam undang-undang ke­uangan negara.

“Ada seorang perempuan tiba-tiba disuruh jadi menteri ke­­uang­an, seminggu setelah itu APBNP ini penerimaannya sulit dicapai. Kalau belanja tetap Rp 2.000 triliun, defisitnya akan 3% dan itu me­langgar undang-undang ke­uangan negara,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengatakan, da­lam mengelola keuangan negara ti­dak seperti orang yang berjualan obat keliling. Setiap angka yang tertuang dalam APBN harus benar-be­nar dihitung secara jelas dengan mem­­­­pertimbangkan perekonomian ke depan.

“Mengelola keuangan negara, anda tidak jadi tukang obat. Karena setiap apa yang kamu bilang itu diuji, dan kontan sifatnya,” ujar Sri Mulyani.

Kemiskinan dan Kesenjangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan tiga penghalang Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Penjelasan ini dia sampaikan dalam rapat kerja nasional dengan seluruh pegawai Eselon I & II Kementerian Keuangan.

Perempuan asal Sumatera ini mengatakan, sejak merdeka Indonesia sudah menghadapi sejumlah tantangan. Namun ada tiga masalah utama yang menjadi tantangan besar jika Indonesia ingin menjadi negara yang adil dan makmur.

“Dalam menuju masyarakat adil dan makmur ada tiga isu utama yang menjadi penghalang, kemiskinan, kesenjangan dan perekonomian yang harus terus menerus menjadi kompetitif,”? kata dia.

Menurutnya, tiga isu utama di atas bisa diatasi kalau investasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) terus ditingkatkan. Dia berpendapat, SDM merupakan aset yang paling penting bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya.

“Dalam hadapi tiga hal itu maka kita harus investasi di SDM, yang mana SDM ini is the most important aset. Negara mana saja yang mencapai kemakmuran bercirikan pada manusia yang berkualitas. Sehingga invest di SDM itu penting. Itu terwujudkan dalam masyarakat produktif, inovatif, yang berdaya saing,” imbuh dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyadari Indonesia sudah melalui banyak tantangan dalam menuju negara yang adil dan makmur.

“Ada masa-masa Indonesia alami inflasi tinggi, ada masa harga minyak tinggi kemudian jatuh, ada masa kita alami krisis perbankan. Ini perbedaan dalam mencapai adil makmur yang kita harus mampu letakkan dalam konteks hari ini,” tukasnya.

Peranan Tiongkok
Ekonomi dunia tahun ini diproyeksi masih melambat. Salah satu penyebabnya adalah lesunya ekonomi Tiongkok. Untuk itu, Sri Mulyani mengakui selama tiga dekade terakhir ini Tiongkok menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Sehinga melesunya ekonomi Tiongkok akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi dunia.

Tidak hanya itu, ekonomi Tiongkok sangat mempengaruhi pertumbuhan ekspor dunia. Pasalnya, Sri Mulyani menyebut setiap 1% pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan berdampak pada permintaan barang dan jasa.

“Setiap 1% pertumbuhan ekonomi Tiongkok, harus meminta barang dan jasa di dunia. Tiga dekade terakhir, Tiongkok merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dunia,” katanya.

Untuk menghindari dampak negatif dari kondisi eksternal, perbaikan ekonomi dalam negeri menjadi perhatian utama kedepan. Dengan begitu, lanjut dia, setidaknya perekonomian Indonesia tidak terlalu terkena dampak dari perubahan struktur perekonomian dunia.

“Ini hanya akan bisa muncul tanpa dampak negatif, kalau ekonomi kita cukup kuat,” tukasnya. (dtc/ozc)