Siap-siap Naik di Januari 2017 | Tarif Listrik 900 VA Tiga Kali Lipat

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memutuskan akan mencabut subsidi 900 voltampere (va). Menurut Direktur Jenderal Kete­nagalistrikan Jarman, nantinya subsidi ini akan dicabut pada 1 Januari 2017. “Kalau 900 va mulai 1 Januari kita sesuaikan bertahap. 900 va bertahap tiga kali,” ujarnya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (28/9).

Nantinya, aturan pencabutan subsidi akan keluar sebelum 2017 mendatang. Menurut Jarman, atur­an ini akan keluar dalam bentuk Peraturan Menteri. “Kalau 900 va sebelum 1 Januari ya. Paling lambat Desember,” tutupnya.

Seperti diketahui, DPR telah sepakat bahwa hanya terdapat sekira 4 juta dari pelanggan PLN 900 va yang memperoleh subsidi. Terdapat 18 juta pelanggan yang tak diperkenankan mendapatkan subsidi 2017 mendatang.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menetapkan pagu subsidi listrik pada tahun 2017 mendatang. Bersama pihak pemerintah, subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp44,98 triliun.

Namun, angka ini belum dipastikan dapat mencukupi kebutuhan subsidi atau justru berada di atas kebutuhan. Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, terdapat dua hal yang masih perlu diperhatikan, yaitu harga minyak mentah dan nilai tukar Rupiah.

“Itu kan angka alokasi. Kita akan lihat asumsi Dolar yang ternyata, sekarang kan sudah di bawah Rp13 ribu. Itu nanti tergantung kurs Dolar, ICP. Alokasinya bisa saja lebih kecil,” jelasnya.

“Contoh 2015 dialokasikan Rp66 triliun, aktualnya dibayar Rp56 triliun,” imbuhnya. Kendati demikian, meskipun nantinya terdapat kelebihan tarif subsidi, pemerintah tetap tidak akan melakukan penambahan jumlah pengguna listrik yang akan memperoleh subsidi.

Pasalnya, saat ini pemerintah juga tengah melakukan pengetatan jumlah penerima subsidi listrik. “Jadi yang jelas bahwa sesuai arahan banggar, untuk (subsidi) 450 va harus lebih tepat sasaran,” tutupnya.

Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW Molor
Di lokasi yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakini bahwa target pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) secara keseluruhan tidak akan terealisasi pada 2019 mendatang. Akan tetapi, mengingat ini adalah kebutuhan, maka pembangunan tetap terus dilanjutkan.

“Target 35.000 mungkin molor sedikit, tetapi yang paling penting berkesinambungan sehingga tidak mengganggu sistem distribusi,” ungkap JK dalam acara Hari Listrik Nasional di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (28/9).

JK menjelaskan, kebutuhan listrik akan terus meningkat. Sehingga memang sudah sewajarnya pembangunan pembangkit listrik digenjot dari sekarang. “Kita harap 2019 ada capaian, mungkin tidak maksimum tidak sampai 35.000 mw, yang penting tahun-tahun yang akan datang tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak terlistriki,” terangnya.

Listrik, kata JK menjadi kebutuhan dasar manusia setelah sandang, pangan dan papan. Dalam era sekarang sepertinya sulit untuk menjalankan aktivitas tanpa adanya listrik. “Karena listrik sudah merupakan bagian kehidupan hampir tidak ada kehidupan tanpa listrik.

Mau membaca butuh listrik, meningkatkan pendapatan industri harus listrik, komunikasi harus ada listrik, dan bangsa ini sudah sedemikian kebutuhannya. Sehingga listrik adalah kebutuhan dasar,” paparnya.

Maka dari itu, pemerintah terus berupaya mendorong ketersediaan listrik dengan berkualitas agar kebutuhan masyarakat bisa tercukupi dan mengurangi munculnya gejolak sosial di masyarakat.

“Makanya walaupun listrik, harus punya kualitas yang baik. Kalau dulu mati lampu hal biasa, sekarang mati lampu sejam, orang akan protes ke mana-mana. Kalau dulu kualitas listrik biasa saja, sekarang kalau listrik mati akan rusak komputer anda. Jadi kita harus jaga jumlah, kualitas, dan kesinambungan,” pungkasnya. (dtf/oz)

Close Ads X
Close Ads X