Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri | Jokowi: Tindak Tegas Pengganggu Persatuan

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Ketua MUI Maruf Amin (kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan dengan tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5). Presiden meminta semua pihak untuk menghentikan gesekan yang membuat dinamika kehidupan berbangsa memanas dan memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan serta tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasar/foc/17.

Jakarta – Presiden Joko Widodo memberi perintah khusus kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian saat bertemu dengan tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5).

“Saya juga sudah perintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Jokowi dalam jumpa pers usai pertemuan.

Selain didampingi oleh Pang­lima dan Kapolri, Jokowi juga didam­pingi tokoh lintas agama saat menyampaikan pernyataannya. Tokoh lintas agama yang hadir yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Ignatius Suryo Hardjoatmodjo, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette T Hutabarat-Lebang.

Hadir juga Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Hartati Mur­daya, Ketua Umum Parisada Hin­du Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia Uung Sendana L Linggarjati.

Ketua Umum PBNU Sa’id Aqil Siradj dan Ketua PP Muhammadiyah juga diundang, namun berhalangan hadir. Meski begitu, kedua ormas itu mengirimkan perwakilan.

Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini dan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri mewakili NU dan Muhammadiyah yang merupakan ormas Islam terbesar di Tanah Air.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta masyarakat In­donesia menghentikan gesekan yang terjadi belakangan ini. Jo­kowi menegaskan, kebebasan ber­pendapat, berserikat dan ber­kumpul memang dijamin konstitusi. Namun, kebebasan tersebut harus sesuai koridor hukum, Pancasila dan UUD 1945.

“Dan harus berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Jokowi.

Elite Politik Beri Teladan
Presiden Joko Widodo juga meminta para elite politik mem­berikan teladan kepada ma­syarakat. Elite politik harus memberi contoh kesantunan.

“Ini untuk elite-elite politik, berilah contoh, berilah teladan, de­ngan kata-kata dan kalimat-kalimat yang baik. Pernyataan-pernyataan yang baik dan santun, karena itulah karakter bangsa,” ujar Jokowi dalam sambutan pembukaan Kongres Nasional PB PMII di Masjid Agung Darussalam, Jl WR Supratman, Palu, Selasa (16/5).

Teladan menjadi penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Jokowi kembali memberi paparan mengenai keberagaman Indonesia.

Jokowi menyebut Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau dengan 516 kabupaten dan kota serta 34 provinsi. Keberagaman ditunjukkan dengan adanya 714 suku dan 1.100 bahasa lokal. Keberagaman tersebut harus dijaga generasi penerus.

“Jangan kita kehilangan jati diri, jangan kehilangan karakter. Karena bangsa kita sebagai bangsa yang beragama, yang santun, yang sopan,” kata Jokowi.

Masyarakat diminta tidak saling menghujat dan memfitnah. Sebab, keberagamanlah yang membuat masyarakat bisa bersatu dan bersaudara.

“Kita adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Kita memang berbeda, kita beraneka ragam. Tapi inilah kekuatan kita,” tutur Jokowi.

Tokoh Lintas Agama Dukung
Menyikapi hal ini, tokoh lintas agama yang bertemu Presiden Joko Widodo sepakat bahwa segala upaya memecah belah persatuan harus ditindak secara tegas.

Oleh karena itu, para tokoh lintas agama mendukung langkah Presiden Jokowi yang menginstruksikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menindak tegas pihak yang mengganggu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.

“Semua yang hadir mendukung tindakan yang diperlukan tehadap organisasi atau pihak-pihak yang melanggar empat konsensus. TNI dan Polri tidak perlu ragu lagi karena didukung lintas agama,” kata Ketua Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia Uung Sendana L Linggarjati saat dihubungi usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.(kc/dtc))

Close Ads X
Close Ads X