Jakarta – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Ketua Umum Golkar Setya Novanto untuk bepergian keluar negeri membuat internal partai berlambang beringin itu bergejolak. Setya dicegah karena terkait dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan kasus e-KTP telah menggerus kredibilitas Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Dengan demikian, “Pergantian pemimpin tidak bisa ditawar lagi,” ujarnya.
“Karena Ketua Umum hampir pasti menjadi tersangka,” ujar Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Golkar Yorrys Raweyai di Hotel Puri Denpasar, Jakarta.
Ketua Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan partainya terganggu karena kasus e-KTP yang membelit Setya. “Terutama di simpatisan partai usia 18-30 tahun,” ujarnya. Untuk mengatasi simpatisan itu, Wisnu melanjutkan, pengurus Jawa Tengah kerap mensosialisasi bahwa Setya belum tentu bersalah karena proses hukum masih berjalan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham meluruskan pernyataan petinggi partai tersebut Yorrys Raweyai, terkait status Setya Novanto. Yorrys sebelumnya menyatakan, internal Golkar terus berkonsolidasi di antaranya terkait dengan status Ketua Umum mereka itu yang berpotensi jadi tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik.
Idrus mengatakan, ia telah mengklarifikasi pernyataan tersebut ke Yorrys. Ketua Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu menurut Idrus menjelaskan bahwa pernyataannya tidak seperti yang dituliskan media.
“Maksud Bang Yorrys, Golkar dalam kondisi apapun harus siap. Tidak ada masalah harus siap, apalagi kalau ada masalah,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/4).
Dengan demikian, Idrus menegaskan bahwa partainya tidak berpikir untuk menyelenggarakan pergantian ketua umum melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
“Semua menyatakan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Setya Novanto hasil Munaslub 2016,” kata dia.
Sejumlah alasan disebut Idrus menjadi faktor yang mengokohkan posisi Setya sebagai Ketua Umum. Diantaranya adalah konsolidasi internal ke seluruh daerah selama sepuluh bulan menjabat dan klaim keberhasilan memenangkan banyak Pilkada tahun ini.
“Terkait hukum yang ada, Golkar sangat hormati proses hukum yang dilakukan KPK dan sangat hargai sikap kooperatif Ketum kami dalam menghadapi proses-proses hukum yang ada,” kata Idrus.
Di lokasi terpisah, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mengatakan permintaan munas merupakan pernyataan pribadi. Menurut dia, seharusnya pernyataan itu tidak dilemparkan kepada masyarakat karena bisa menimbulkan spekulasi. “Jangan mendahului takdir! Utamakan proses praduga tidak bersalah,” ujar Agung.
Setya belum bisa dimintai tanggapan. Namun, pada awal Maret lalu, dia mengatakan sudah mendengar kabar ada gerakan menggalang dukungan munas. “Kalau ada usul, tidak apa-apa. Golkar itu partai yang demokratis,” ujar Setya. Adapun juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya masih terus mengembangkan pengusutan kasus e-KTP.
Gelar Munas
Menanggapi kisruh di Golkar, mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menyarankan menggelar Musyawarah Nasional. Ini disebabkan Golkar saat ini dia anggap dalam kondisi tidak baik terkait status Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
“Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, karena ketua umumnya sudah dicekal. Dan apabila ada perkembangan lain lagi, tentu partai harus mempunyai pemimpin yang baiklah,” kata Kalla, Selasa (25/4), di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Kalla mengatakan Golkar punya prosedur yang bisa digunakan untuk keluar dari masalah yang dihadapi saat ini. Yaitu, menunjuk seorang pelaksana harian yang menjalankan tugas ketua partai. Mekanisme lainnya adalah Munaslub atau Munas.
Namun, jika Munaslub yang digunakan, maka ketua terpilih hanya akan bertugas di sisa masa periode jabatan, yakni dua tahun. “Karena itu mungkin perlu sekaligus Munas saja, tapi tentu waktunya ditentukan oleh Partai Golkar sendiri. Supaya menghematlah,” kata Kalla. Apalagi, di periode ini, Golkar telah mengadakan Munaslub. “Jangan tiap kali ada Munaslub,” kata dia.
Namun Kalla mengatakan keputusan soal itu ke pengurus partai, baik di pusat maupun tingkat daerah. “Tapi bagaimanapun harus ada penyelesaian kalau ketuanya tersangkut. Tapi kita menunggu saja perkembangannya,” kata Kalla.
(tc/ant)