Pengisian Sipol KPU Tingkat Daerah Diprotes

Simpatisan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menata boks-boks berisikan berkas pendaftaran Pemilu 2019 untuk diserahkan kepada KPU di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (15/10). PSI kembali menyerahkan berkas ke KPU untuk melengkapi berkas pendaftaran peserta Pemilu 2019 yang dinyatakan belum lengkap saat diserahkan pada Selasa (10/10) lalu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.

Jakarta – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memprotes pengisian data di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU RI diminta memaksimalkan sosialisasi di tingkat daerah.

“Kita minta agar ini disampaikan kepada KPU seluruh Indonesia. Mereka harus mengindahkan surat dari KPU Pusat,” kata Ketua DPP Partai Hanura Sutrisno di Jakarta, Minggu 15 Oktober 2017.

KPU RI diminta mengulas kembali aturan kepada KPU Daerah mengingat waktu pendaftaran hanya tinggal hitungan jam. Sutrisno mengatakan partai Hanura mendapat komplain dari anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) terkait pengisian data Sipol.

“Kita minta agar KPU di tingkat pusat lebih bisa koordinasi dengan KPU daerah, terutama pada waktu sampai besok terakhir. Mengenai simpang siur soal pendaftaran di tingkat kabupaten dan kota, ini masih ada anggapan bahwa seluruh data di Sipol, data keanggotaan yang masuk di sipol harus dipenuhi dengan KTA dan KTP,” tutur dia.

Ia mengungkapkan, terjadi simpang siur antara jumlah anggota partai di daerah dengan data yang harus dilaporkan. Solusi dan jalan keluar, kata dia, tak kunjung didapatkan lantaran kendala perbedaan persepsi dalam surat KPU nomor 4 terkait penerimaan dokumen.

“Padahal yang dibutuhkan hanya KTP dan KTA dengan jumlah minimum yaitu 1.000 untuk penduduk yang lebih dari 1 Juta. Ini masih simpang siur, masih banyak pengurus di tingkat Kodya belum sepenuhnya bisa mendaftar. Sampai sekarang partai Hanura mendapat komplain banyak diantara DPC-DPC yang ditolak atau dikembalikan oleh KPU dengan perbedaan pengertian,” ungkap dia.

Kendala serupa juga dirasakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekjen PSI Reza Juli Antoni mengatakan, manfaat Sipol tersebut semestinya bisa dipastikan terasa hingga pengurus partai di tingkat daerah.

“Memang masih ada beberapa masalah misalnya hari-hari ini, di Kolaka Utara misalnya tadi ada kasus kawan sudah ngeprint beberapa F2, tetapi data yang ada di KPU itu berubah,” ujar Raja.

Lantaran kendala tersebut, kata Juli, PSI mesti mengirim ulang berkas fisik yang telah dikemas dalam puluhan peti kontainer ke kantor KPU. Ia tak mau ambil risiko partainya tak lolos verifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2019.

“Entah apa masalahnya di sipol. Ini juga akan saya sampaikan ke komisioner KPU, jadi ada kasus atau perbedaan dari rekap dengan apa yang diprint itu berbeda, itu terjadi di Kolaka Utara dan Pidie,” beber dia. (mtv)

Close Ads X
Close Ads X