Medan – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) segera belanjakan anggaran. Bahkan diultimatum agar dana yang sudah diterima dari pemerintah pusat, jangan sampai mengendap di bank. Seperti halnya Kota Medan, masih mengendapkan dana menganggur sebesar Rp2,273 triliun di bank. Saat ini ada 10 provinsi, kota, dan kabupaten yang dananya paling banyak mengendap di bank. Jokowi tak ingin dana tersebut hanya ‘menganggur’ di bank.
“Bahwa pada Mei uang di APBD kabupaten, kota, provinsi masih Rp246 triliun. Besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, ekonomi kita kan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp 214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak-ibu,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan hal ini dalam pidatonya di Rakornas TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8). Atas dasar inilah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kabupaten/kota yang belum mempunyai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera membentuknya. Sebab, kehadiran tim ini penting untuk memantau dan mengendalikan laju inflasi di daerah. “Ada beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki, ini segera dibentuk. Penting sekali. Di situ ada kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia (BI),” ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan dana pengendalian harga di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, begitu terjadi gejolak harga, pemda bisa segera mengintervensi.
Dia mencontohkan, DKI Jakarta dan Jawa Timur yang melakukan intervensi saat terjadi gejolak harga. “Jawa Timur intervensi di transportasi. Di Jakarta intervensi harga, contohnya daging kalau di luar dijual Rp 11.000-Rp 120.000/kg, dijual oleh Gubernur DKI Jakarta Rp 39.000/kg. Ini intervensi, ada subsidi di situ,” terang Jokowi.
Dengan mengalokasikan anggaran untuk pengendalian harga, Jokowi berharap daerah lain bisa melakukan intervensi seperti itu, khususnya terhadap harga-harga pangan. Misalnya, dengan rutin menggelar pasar murah.
Selain itu, Presiden juga meminta para bupati/wali kota yang baru menjabat untuk mengendalikan laju inflasi di daerah masing-masing. Salah satu caranya dengan mengawasi rantai distribusi agar tetap lancar.
“Berkaitan dengan distribusi pasokan, karena sekarang ini banyak bupati dan wali kota baru, maka perlu kami sampaikan pentingnya kendalikan inflasi. Distribusi pasokan ini betul-betul dilihat, benar atau tidak,” ujar Jokowi.
“Saya beri contoh, misalnya bawang. Kenapa harga bawang di Brebes Rp 12.000-Rp 14.000, tapi di pasar Rp 40.000? Masalahnya bukan hanya transportasi, tapi juga penyimpanan barang, loading dan unloading,” lanjut Jokowi.
Dia juga meminta, pemda segera mengintervensi saat terjadi lonjakan harga pangan sehingga kembali stabil. Oleh sebab itu pemda harus mengalokasikan dana pengendalian harga di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, begitu terjadi gejolak harga, pemda bisa segera mengintervensi.
Dia mencontohkan, sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur yang melakukan intervensi saat terjadi gejolak harga. “Jawa Timur intervensi di transportasi. Di Jakarta intervensi harga, contohnya daging kalau di luar dijual Rp 11.000-Rp 120.000/kg, dijual oleh Gubernur DKI Jakarta Rp 39.000/kg. Ini intervensi, ada subsidi di situ,” terang Jokowi.
Selain itu, Jokowi mengingatkan jajaran menteri yang terkait dengan urusan pangan agar memperhatikan hal-hal kecil di rantai distribusi bahan pangan. “Semua menteri juga harus detail. Harus dilihat detail dan rinci. Kenapa harga yang seharusnya Rp 14.000 ditambah biaya transportasi, kok bisa Rp 40.000? Pasti ada apa-apanya,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga berpesan kepada para gubernur mampu mengendalikan inflasi. Ini bertujuan agar masyarakat bisa lebih mudah berbelanja. Pada logikanya, pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi daripada inflasi. Artinya masyarakat memiliki tambahan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga barang. “Kalau bapak ibu, bisa melakukan ini, rampung kita. Katakan bisa ditekan di bawah 2% pertumbuhan ekonomi 5%, artinya rakyat yang kuat dan belanja mudah,” ujar Jokowi.
Jokowi memaparkan negara dengan kondisi inflasi yang rendah pada 2015. Misalnya negara tetangga, seperti Malaysia dengan 2,1% dan Singapura bahkan mengalami deflasi 0,54%. “Singapura minus 0,54%. Coba dilihat. Artinya harga malah turun, banyak diskon pasti, banyak greatsale,” terang Jokowi.
Dalam kesempatan terebut, Jokowi mengungkapkan kekesalan soal kondisi yang selalu terjadi saat menjelang lebaran. Di mana harga barang selalu melonjak dan sulit untuk dikendalikan. “Kadang-kadang saya jengkel kenapa tahun baru nggak ada great sale harga malah naik. Lebaran juga. Saya nggak habis pikir,” imbuhnya.
Dana-dana tersebut disimpan di bank umum. Berikut rinciannya.
Provinsi :
1. DKI Jakarta Rp 13,955 triliun
2. Jawa Barat Rp 8,034 triliun
3. Jawa Timur Rp 3,947 triliun
4. Riau Rp 2,867 triliun
5. Papua Rp 2,596 triliun
6. Jawa Tengah Rp 2,467 triliun
7. Kalimantan Timur Rp 1,572 triliun
8. Banten Rp 1,527 triliun
9. Bali Rp 1,464 triliun
10. Aceh Rp 1,446 triliun
Kabupaten:
1. Bogor Rp 1,907 triliun
2. Badung Rp 1,665 triliun
3. Bandung Rp 1,653 triliun
4. Bekasi Rp 1,545 triliun
5. Malang Rp 1,510 triliun
6. Tanah Laut Rp 1,397 triliun
7. Kediri Rp 1,391 triliun
8. Berau Rp 1,37 triliun
9. Mimika Rp 1,37 triliun
10. Nias Rp 1,313 triliun
Kota:
1. Medan Rp 2,273 triliun
2. Surabaya Rp 1,851 triliun
3. Tangerang Rp 1,633 triliun
4. Cimahi Rp 1,524 triliun
5. Depok Rp 1,313 triliun
6. Semarang Rp 1,134 triliun
7. Magelang Rp 1,107 triliun
8. Tangerang Selatan Rp 1,032 triliun
9. Serang Rp 948 miliar
10. Mojokerto Rp 917 miliar.
Medah Raih Penghargaan
Disisi lain, meski mengendapkan uang APBD triliunan rupiah di Bank, Kota Medan kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini ibukota Provinsi Sumatera Utara tersebut mendapatkan penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Inovatif 2016.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumulo kepada Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8).
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Eldin mampu mengendalikan tingkat inflasi di Kota Medan tahun 2015. Pasalnya, tingkat inflasi Kota Medan saat itu hanya 3,32 % yang berada di bawah inflasi nasional sebesar 3,35 %. Yang membanggakan lagi, keberhasilan ini merupakan yang ketiga kalinya diraih Kota Medan.
Sebelumnya tahun 2013, Kota Medan mendapatkan penghargaan TPID atas keberhasilan mengendalikan inflasi pada tahun 2012. Dua tahun berselang, tepatnya tahun 2015, Kota Medan kembali mendapatkan penghargaan TPID Terbaik Nasional Wilayah Indonesia Barat (Sumatera) atas keberhasilan mengendalikan inflasi tahun 2014.
Sedangkan untuk tahun 2016 ini, Kota Medan langsung menyabet penghargaan TPID Inovatif yang baru tahun ini ditampilkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keberhasilan Pemko Medan mengendalikan inflasi tahun 2015. Yang menarik lagi keberhasilan ini tidak terlepas atas inovasi Wali Kota yang dilakukan Eldin dalam mengendalikan inflasi.
Menurut Kabag Ekonomi Setdakot Medan, Dahnar Nasution yang ikut mendampingi Wali Kota menerima penghargaan itu, ada sejumlah inovasi yang telah dilakukan Wali Kota dalam mengendalikan inflasi di Kota Medan. Selain melakukan pertanaman bawang merah di atas lahan seluar sekitar 15 ha di Kecamatan Medan Marelan, Eldin juga telah mengoperasikan Pasar Induk Laucih di Kecamatan Medan Tuntungan untuk pedagang sayur dan buah.
“Inovasi yang dilakukan Wali Kota ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, sehingga kita mendapatkan penghargaan TPID Inovatif yang baru pertama kali ini dilombakan. Tentunya penmghargaan ini sangat membanggakan bagi Kota Medan,” kata Dahnar.
Selain itu tambah Dahnar lagi, Wali Kota juga mengistruksikan pembentukan TPID yang selalu memonitoring harga pasar kebutuhan pokok. Begitu terjadinya kenaikan harga, TPID langsung melakukan operasi pasar dengan instansi terkait seperti Bulog. Di samping itu juga rutin menyalurkan raskin kepada warga kurang mampu.
Pemberian penghargaan TPID ini turut dihadiri Presiden RI, Joko Widodo. Di kesempatan itu Presiden menyerahkan penghargaan TPID Terbaik yang dikelompokkan berdasarkan tiga wilayah yakni Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Utara, TPID Terbaik diraih Provinsi Sumatera Utara, wilayah Jawa diraih Jawa Timur sedangkan wilayah Timur Indonesia diperoleh Provinsi Bali.
Sementara itu Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengaku sangat bangga dengan penghargaan yang diteruima ini. Dia berharap penghargaan ini semakin memotivasi semua untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka mengendalikan laju inflasi di Kota Medan. “Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh warga Kota Medan. Sebab, keberhasilan ini tak terlepas berkat dukungan dan partisipasi dari seluruh warga Kota Medan,” kata Wali Kota.
Pemprov Juga Sabet TPID Terbaik
Selain itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara kembali menyabet predikat TPID terbaik kategori Provinsi Kawasan Sumatera mengungguli sembilan provinsi lainnya. Penghargaan itu diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Ketua TPID Sumut yaitu Sekda Provsu H Hasban Ritonga SH pada Rapat Koodinasi Nasional ke Tujuh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2016 (Rakornas VII TPID Tahun 2016) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (4/8).
Dengan penghargaan tersebut, TPID SUmut menjadi satu-satunya TPID Provinsi yang mendapat penghargaan terbanyak yaitu empat kali pada tahun kerja 2011, 2012, 2014 dan 2015. Turut hadir menyaksikan penyerahan penghargaan Wakil Ketua TPID Sumut yaitu Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara Difi A Johansyah dan Sekretaris TPID Sumut, Plt Kepala Biro Perekonomian Hj Elidawati Hasibuan, SE, MAP. Rakornas TPID tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi para menteri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan para kepala daerah serta gubernur dari 34 provinsi.
Ketua TPID Sumut Hasban Ritonga mengatakan keberhasilan TPID Sumatera Utara ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antar Pemprov Sumut, Bank Indonesia dan Bulog serta Pemkab/Pemko se Sumut dalam mengendalikan inflasi dibawah pembinaan Gubernur Sumut H T Erry Nuradi.
“TPID Sumut berhasil meredam laju inflasi Tahun 2015 sebesar 3,24 (yoy)) di bawah inflasi nasional sebesar 3,35% (yoy). Realisasi itu juga mencapai rentang target yang ditentukan pemerintah sebesar 4% ± 1%,” jelas Sekda didampingi Difi A Johansyah dan Sekretaris TPID Sumut, Hj Elidawati Hasibuan. (rel/put/dtf/andre)