Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menargetkan semua daerah dapat menerapkan sistem “e-government” mulai tahun 2017. “Pemerintahan harus lebih fleksibel melihat perubahan yang lebih cepat dengan teknologi. Maka semua pemerintah daerah terapkan `e-government` tahun depan,” kata Wapres Jusuf Kalla di Kampus Universitas Padjajaran (Unpad) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (24/10).
Dalam pembukaan acara Temu Administrator Muda Indonesia ke-12 itu, Wapres mengatakan “e-government” atau sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi akan memungkinkan pemerintahan yang transparan dan dapat diakses semua masyarakat.
Wapres juga menggarisbawahi “e-government” akan membuat pemerintahan yang ramah lingkungan karena semua tercetak melalui fasilitas internet, seperti layanan surat elektronik, laman resmi, dan media sosial.
“Dengan kota cerdas atau `smart city, masyarakat bisa mengakses langsung dan `paperless` (tanpa kertas), artinya administrasi tanpa teknologi `nothing` (tidak berarti),” kata dia.
Oleh karena itu, Wapres mengharapkan para administrator pemerintahan dapat melengkapi diri mereka dengan kemampuan teknologi informasi agar tidak tertinggal dengan kemajuan zaman.
“Saat ini dan di masa depan, pemerintahan bukan hanya buat KTP dan urusan rumah tangga desa, tapi artinyajuga meluas kepada memberikan motivasi dan fasilitas kepada masyarakat dengan disiplin yang baik,” kata dia. “Kalau Anda ingin jadi motivator, Anda harus lebih pintar dari masyarakatnya,” lanjut JK.
Pembukaan Temu Administrator Muda Indonesia ke-12 juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Reformasi Total Manajemen ASN
Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo meminta dilakukan langkah-langkah reformasi total manajemen aparatur sipil negara (ASN). “Saya minta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) segera melakukan perombakan dari hulu ke hilir,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas manajemen ASN di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Presiden meminta jumlah ASN dikaji secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan negara serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. “Perhatikan juga rata-rata belanja negara yang semakin meningkat,” kata Presiden.
Jokowi juga mengingatkan bahwa rata-rata belanja negara yang semakin meningkat yang berdasarkan data 2009-2017 sebesar 13,7 persen dari APBN serta belanja manfaat pensiun yang naik 10 persen.
Presiden juga menyoroti masalah biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang cukup besar sehingga perlu dibahas dalam rapat terbatas khusus. “Untuk urusan SPJ (Surat Perintah Jalan) ini betul-betul pak Menteri (MenPAN-RB) untuk dibahas dalam ratas khusus. Ini dilakukan karena itu menyita energi, menyita waktu kita,” katanya.
Presiden juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah melakukan penghentian sementara atau moratorium penerimaan PNS karena untuk membenahi manajemen ASN. “Saya ingin menegaskan kembali kebijakan moratorium harus dipahami sebagai upaya kita membenahi manajemen ASN,” tegasnya.
Dalam ratas ini hadir diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, MenPAN-RB Asman Abnur, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (ant)