Jakarta | Jurnal Asia
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan pemerintah akan membeli 10,64 saham PT Freeport Indonesia. Proses pembelian saham ditargetkan rampung Maret 2016.
Sudirman mengatakan, pemerintah telah mendapat penawaran saham 10,64 persen untuk melengkapi kepemilikan saham 20 persen. Sebelumnya pemerintah sudah memiliki saham 9,36 persen.
“Harga sudah tahu US$ 1,7 miliar, dengan mekanisme mereka tangguhkan market value,” kata Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (20/1).
Ia menuturkan, semakin banyak porsi saham yang dimiliki maka semakin besar kesempatan pemerintah Indonesia mendapatkan akses lebih mudah untuk PT Freeport Indonesia. “Saya kira semakin banyak share yang dipegang tentu akses lebih besar. Tentu bisa saja disepakati 20 persen, tapi minta porsi ABCD,” kata Sudirman.
Sudirman menilai, jika pemerintah berniat mengambil alih Freeport Indonesia dengan menambah porsi saham merupakan cara yang perlu ditempuh. Karena dengan begitu Pemerintah Indonesia akan dilibatkan dalam kegiatan operasi dan pengambilan kebijakan Freeport Indonesia. “Satu ketika kita bisa ambil alih. Inilah cara yang paling smooth untuk bisa operasikan tambang bawah tanah,” tutur Sudirman.
Sudirman menuturkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, saham yang ditawarkan perusahaan tambang asing akan diprioritaskan penawarannya ke Pemerintah.
”Mengenai urutannya pertama, Pemerintah Pusat, BUMN, dan Pemda dilibatkan baru setelah dua-duanya diputuskan tidak mengambil baru ke swasta. Kita dengar semua, pemerintah mengambil kesempatan ini,” terang Sudirman.
Sudirman menambahkan, setelah mendapat penawaran saham dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut, pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan memiliki saham.
Agar mendapat harga yang wajar sedang dibentuk tim valuasi untuk menilai harga. Pemerintah ditargetkan sudah menyepakati harga saham tersebut pada Maret 2016. “Diharapkan, Maret nanti kita bisa ketemu harga wajar berapa,” ujar Sudirman. (l6/ant)