Denpasar – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Bali memutuskan untuk kembali mengusung Joko Widodo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Padahal, sebelumnya Rakernas yang berlangsung tertutup itu disebut-sebut tak akan membahas nama capres.
Kabar tentang Jokowi -panggilan Joko Widodo- kembali menjadi capres dari PDIP disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Melalui Twitter, mantan sekretaris jenderal PDIP itu menyatakan bahwa rakernas partainya sudah langsung memutuskan untuk mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2019.
“Dalam Rakernas III hari ini @PDI_Perjuangan memutuskan pencaonan @jokowi menjadi calon presiden untuk 2019-2024. Bismillah menang dan mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia,” tulis Pramono melalui akun @pramonoanung di Twitter, Jumat (23/2). Presiden Jokowi juga hadir pada rakernas itu.
PDIP Resmi Usung Jokowi Capres 2019 Foto-foto tentang keputusan PDIP kembali mengusung Jokowi juga dipajang di akun partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu di Instagram.
Kabar itu sekaligus menepis klaim Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut rakernas partainya belum akan membahas nama capres. Alasannya, karena PDIP mau membahas kriterianya terlebih dahulu.
-Jokowi Senang
Sementara menurut Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggunakan hak prerogatifnya untuk kembali mengusung mantan gubernur DKI Jakarta itu di pemilihan presiden.
“Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri dengan menggunakan hak prerogatifnya yang diberikan oleh kongres partai telah menetapkan kembali saya sebagai calon presiden 2019 – 2024,” ujar Jokowi kepada wartawan usai acar penyerahan sertifikat untuk desa adat pakraman dan pura di Denpasar, Bali, Jumat sore.
Jokowi pun mengucapkan teruma kasih atas kepercayaan partainya untuk mengusungnya lagi di pilpres. Mantan wali kota Surakarta itu juga mengaku makin terpacu untuk mewujudkan pembangunan berdikari demi Indonesia Raya sebagaimana tema Rakernas III PDIP.
“Spirit berdikari inilah yang dipesankan oleh Ketua UmumPDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, terutama dalam hal pangan, energi, pertahanan dan keuangan,” sambungnya.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, PDIP di bawah kepemimpinan egawati menjadi partai yang solid, mengakar dan Pancasilais. Menurutnya, PDIP kuat karena memiliki semangat gotong royong.
“Itulah yang membuat saya yakin bahwa pemerintahan ke depan akan lebih stabil, lebih efektif karena dukungan partai-partai yang menyatu dengan dukungan rakyat,” tegasnya.
-Cawapres Belum
Presiden Joko Widodo sudah dijadikan calon presiden periode 2019-2024 oleh PDI Perjuangan. Lalu bagaimana dengan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya?
“Belum, masih panjang. Ini masih panjang. Masih ada Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus,” kata Jokowi saat ditanya wartawan.
Mengenai kriteria wakil presiden, lanjutnya, akan dibicarakan bersama-sama nantinya dengan seluruh partai pendukung. “Akan kita bicarakan,” katanya.
Tapi sampai kapan batas waktu pembicaraan dimaksud, Jokowi tak menjawab dan hanya tersenyum. Dia meminta waktu berbicara dulu dengan semua partai politik yang mendukungnya, baru bisa memberi jawaban.
Apakah calon wapresnya akan berlatar belakang militer atau ulama, Jokowi menjawab bahwa nanti faktor-faktor itu akan dilihat lalu dinilai terlebih dahulu.
“Kapan waktu tepat mendaftarkan calon wapres?” tanya wartawan.
“Nanti kalau sudah ada kesepakatan dengan semua partai. Kan kita sudah ketemu ketemu ketemu ketemu ketemu ketemu. Nanti akan ketemu lagi, ketemu, ketemu ketemu ketemu. Nanti pasti akan ketemu. Insya Allah (calon wapres) akan ketemu,” jawabnya.
-Publik Puas Jokowi-JK
Di sisi lain, Lembaga survei Alvara Research Center menyebutkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Jusuf Kalla mencapai 77,3 persen. Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat nasional yang dilakukannya baru-baru ini.
Founder and CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK terbilang tinggi mencapai 77,3%. Kepuasan publik yang paling mendapat apresiasi adalah bidang telekomunikasi dan internet di angka 87,9%.
Selain itu, publik juga puas terhadap pelayanan kesehatan yang mencapai 87,8%. Penilaian publik terhadap pelayanan pendidikan juga cukup baik di angka 86,4%.
“Sementara aspek pelayanan yang publik menilainya tidak puas adalah di bidang ekonomi,” kata Hasan saat memaparkan hasil surveinya kepada pers di Hotel Oria, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Tapi, publik menilai pertumbuhan ekonomi era Jokowi-JK masih lamban. Alhasil, tingkat kepuasan kinerja pemerintah masih lemah dalam aspek kemudahan lapangan kerja di angka 59,8%.
Kinerja pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan juga kurang mendapat apresiasi dengan tingkat kepuasan hanya berkisar 58,1%. Disusul aspek stabilitas harga kebutuhan pokok 55,7%.
Survei nasional Alvara dilakukan dalam periode 17 Januari hingga 7 Februari 2018 melibatkan 2.203 responden terpilih di seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei menggunakan pendekatan kuantitatif melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuisioner.
Metode sampling yang digunakan dalam riset ini adalah multi-stage random sampling, dengan margin of error sebesar 2%, pada tingkat kepercayaan 95%. Responden seimbang anatara laki-laki 50,4% dan perempuan 49,6%, serta mayoritas dari generasi milenial 50,5%.(dtc/jp/put)