Menteri Pertahanan : Jangan Ada People Power, Kita Negara Hukum

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Ist

Jakarta | Jurnal Asia
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan tidak boleh ada gerakan di luar konstitusi yang mendelegitimasi hasil Pilpres 2019 yang ditetapkan KPU, seperti people power.

Disadur dari laman detik.com, Ryamizard minta pihak yang merasa dicurangi di pemilu untuk membuktikannya.

“Nggak boleh (ada penggerakan massa seperti people power), kita negara hukum,” ujar Ryamizard saat ditemui di kawasan CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).

Ryamizard lalu mengingatkan, tak baik memaksa rakyat jika memang tidak ada bukti kecurangan pemilu.

“Memaksa-maksa nggak baik ya. (Ada yang bilang) ‘Kami akan menggugat, karena ada banyak kecurangan’, KPU bilang, ‘mana kecurangan? Buktikan,” katanya.

Menurut Ryamizard, jika memang terbukti ada kecurangan di pemilu, hal tersebut dapat ditempuh dengan jalur hukum.

“Jangan maksa-maksa rakyat. Kalau ada bukti, silakan (tempuh jalur hukum), ini negara hukum,” tuturnya.(wo/detik)