Menkeu Incar Wajib Pajak Orang Pribadi | Sasar Pemilik Pengeluaran Rp200 Ribu Perhari

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) bersama Plt Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (kedua kiri) memaparkan laporan penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Senin (11/1). Terhitung sejak 2015 hingga 10 Januari 2016, penerimaan pajak negara bertambah sebesar Rp5,24 triliun. Total penerimaan pajak 2015 menjadi Rp1.060,85 triliun (sebelumnya sampai 31 Desember 2015 berjumlah Rp1.055,61 triliun). Non PPh migas menyumbang Rp1.011,13 triliun. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/kye/16
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) bersama Plt Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (kedua kiri) memaparkan laporan penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Senin (11/1). Terhitung sejak 2015 hingga 10 Januari 2016, penerimaan pajak negara bertambah sebesar Rp5,24 triliun. Total penerimaan pajak 2015 menjadi Rp1.060,85 triliun (sebelumnya sampai 31 Desember 2015 berjumlah Rp1.055,61 triliun). Non PPh migas menyumbang Rp1.011,13 triliun. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/kye/16

Jakarta | Jurnal Asia
Pemerintah bersama DPR telah sepakat dalam membuat target pajak 2016 sebesar Rp1.360 triliun. Untuk mencapai ini, Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan fokus, untuk mengejar penerimaan dari wajib pajak orang pribadi (WP-OP) selain tentunya menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty). Selama ini penerimaan pajak yang dipungut dari WPOP di Indo­nesia masih terlalu kecil dan tidak se­banding dengan banyaknya jum­lah penduduk.

Hal tersebut diamini Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yang menyebut peningkatan jumlah WPOP potensial akan menjadi bekal institusinya dalam mencapai target pajak 2016. Bahkan ia mengaku memiliki data WPOP potensial yang selama ini belum terdaftar sebagai WP.

“Saya punya data statistik masyarakat kelas menengah di Indonesia yang belanjanya per hari Rp100 ribu-Rp200 ribu, jumlahnya itu mencapai 129 juta. Sedangkan WPOP yang terdaftar baru 27 juta, jadi bayangkan ada selisih yang belum terdaftar sebagai wajib pajak,” kata Ken di kantornya, Senin (11/1).

Untuk menjaring para WPOP potensial tersebut, lanjut Ken, DJP akan mempermudah segala bentuk adiministrasi bagi siapa saja yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
“Untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) tidak usah aneh-aneh syaratnya. Di mal di manapun bisa saya titipkan untuk buat,” jelasnya.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan men­dukung upaya ekstensifikasi tersebut. Ia menilai selama ini penerimaan pajak di Indonesia masih sangat bergantung pada setoran pajak yang dilakuan oleh perusahaan atau melalui Pajak Penghasilan (PPh) badan.

“Padahal kalau kita bergantung terlalu banyak pada PPh badan maka akan jadi volatile. Sebab kalau ekonomi sedang bagus, PPh badan bagus, ekonomi jelek maka PPh badan juga turun,” jelas Bambang.

Sebelumnya, Direktur Center Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan agar pemerintah segera merevisi target penerimaan pajak tahun depan dari angka Rp1.350 triliun seperti yang tercantum dalam APBN 2016.

Yustinus menyebut target realistis dengan mempertimbangkan kondisi makro perekonomian tahun ini hanya sebesar Rp 1.280 triliun. “Kalau mau realistis di angka Rp 1.280 triliun. Itu sudah tumbuh 15 persen dari perkiraan realisasi di 2015 ditambah tax amnesty,” kata Yustinus.

Namun untuk merevisi target tersebut, ia menyarankan agar dilakukan setelah ada kepastian terkait kondisi perekonomian di awal tahun dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak di DPR. “Kita perlu revisi dengan APBNP setelah kuartal I 2016,” jelasnya.

Bidik 3 Hal
Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengatakan 2016 merupakan tahun yang tidak lebih baik ketimbang 2015 untuk negara-negara berkembang (emerging market) termasuk Indonesia.

Menurut Bambang negara-negara masih akan dihantui pada isu ketidakpastian global dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Apalagi ketidakpastian di Tiongkok yang masuk dalam negara perekonomian terbesar di dunia. Ketika di negara Tirai Bambu ini mengalami perlambatan, maka dampaknya akan terasa ke seluruh dunia.

Bambang mengatakan Indonesia akan mengandalkan tiga hal, yakni melalui pengeluaran pemerintah, investasi dan mencoba untuk mengubah arah ekspor. “Kita perkuat belanja pemerintah, itu harus karena bisa menjadi penggerak perekonomian,” kata Bambang di KantorPusat Ditjen Pajak, Jakarta Pusat, Senin (11/1).

Selain itu menurut dia, potensi investasi khususnya investasi asing (foreign direct investment/FDI) masih sangat besar. Begitu pula dengan ekspor, pemerintah akan mendorong ekspor Indonesia ke arah barang-barang konsumsi (manufaktur)dan bukan lagi mengandalkan komoditas seperti selama ini. “Itu hal-hal yang tetap harus aktif di 2016, pemerintah tidak boleh pasif,” jelas dia. (mtv/cnn)

Close Ads X
Close Ads X