Jakarta | Jurnal Asia
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) perlu dikaji ulang.
Menurut JK, pendidikan tentang pancasila selama ini telah diajarkan di sekolah melalui pelajaran kewarganegaraan.
“Ya kan kita sudah melakukan itu. Tapi tetap saja kan, makanya muncul tentang revolusi mental atau pancasila. Kalau terlalu banyak, masyarakat malah bingung nanti,” ujar JK di kantor wakil presiden Jakarta, Selasa (27/11).
Alih-alih memasukkan dalam materi pelajaran, kata JK, pancasila mestinya dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tak semua permasalahan moral dapat diselesaikan melalui pelajaran di sekolah.
“Justru kita harus berikan contoh pelaksanaan pancasila itu begini, keadilan itu begini, ke-Tuhanan yang maha esa itu begini, tidak hanya dengan memasukkan ke kurikulum lalu seakan semua beres,” terangnya.
Kemendikbud sebelumnya berencana kembali memasukan mata pelajaran PMP untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila sejak dini di lingkungan sekolah.
PMP merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sejak 1975 menggantikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia sejak tahun 1968.
Namun, mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan pada masa Reformasi PPKn diubah menjadi PKn dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru.
Di lokasi terpisah, Ketua MPR Zulkifli Hasan setuju dengan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang ingin menghidupkan kembali mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP), tetapi metode pembelajarannya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Saya setuju namun metodenya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sekarang kita hilang pelajaran Pancasila dan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4),” kata Zulkifli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/11).
Menurutnya, ideologi negara harus diajarkan kepada masyarakat secara radikal, kuat, dan menancap di dada anak muda Indonesia. Namun, kondisi saat ini tidak seperti itu. Kalau ideologi tidak diajarkan, maka anak-anak muda Indonesia akan mencari ideologi lain. Oleh karena itu, Zulkifli menyatakan sangat penting menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak Indonesia sejak dini.
“Pendidikan itu penting bahkan mulai dari pendidikan dasar, SMP dan SMA. Mengajarkan wawasan kebangsaan itu sepanjang masa,” ujarnya.
Zulkifli mengatakan kalau metode pembelajaran ideologi tidak berubah, yakni dengan metode doktrin, maka hal itu tidak akan efektif. Metode pengajaran PMP harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan kajian dan para pemangku kepentingan harus duduk bersama.
(bs/cnn/put)