Medan – Dibawah bayang-bayang pernah dituding terlibat skandal Bank Century, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menunjuk Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan yang baru dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II. Dia pun langsung memberi tugas besar kepada Sri, yakni tax amnesty harus berhasil.
“Berkaitan dengan tax amnesty. Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak, Menkeu. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).
Jokowi menyebut banyak pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tak mengerti hal-hal yang harus dijelaskan terkait tax amnesty. Untuk itu besok (28/7) dia akan kumpulkan para Kepala KPP di Istana. “Saya akan bicara langsung. Ini harus berhasil tax amnesty,” ujar Jokowi.
Dia juga mendapat laporan bahwa negara lain yang sudah gencar meminta agar pengusaha RI tak pulangkan uangnya ke tanah air. Laporan itu ada di dua kota besar. “Sehingga ini perlu di antisipasi. Siapa-siapa yang sudah berbicara di situ, nama-namanya ada di saya semuanya,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi tax amnesty sangat penting untuk pembangunan. Tak ada lagi kesempatan untuk menunda-nunda pelaksanaannya. “Tapi kalau tidak berhasil juga, momentumnya sekarang. Tidak ada lagi momentum selanjutnya. Ini hati-hati semuanya. Lancarkan sekali lagi, setting lapangannya lebih diperketat lagi, ke Bu Menkeu,” ujar Jokowi sambil menengok ke arah Sri Muluani yang duduk di sebelah mantan Menkeu Bambang Brodjonegoro.
Respon Pasar Positif
Sejak perdagangan di buka pada Rabu (27/7), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sudah menunjukan tren penguatan. Ada gambaran optimis di mana pejabat yang di reshuffle masih akan mengakomodir ekspektasi pasar di Indonesia.
Menurut analis Lauthandana Sekuritas Gunawan Benjamin, jika melihat dari kinerja sejumlah menteri kabinet yang baru, ia menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menjadi fokus perhatian pasar. Karena memang ia memiliki track record yang cukup baik di tahun 2008 silam, dimana saat terjadi krisis ekonomi global yang memicu terjadinya tekanan hebat pada sektor keuangan, namun Indonesia secara keseluruhan mampu keluar dari tekanan tersebut.
Secara keseluruhan, kata dia, pos menteri ekonomi masih di pegang oleh sejumlah orang lama yang track recordnya mudah dibaca termasuk kepala BKPM. Hanya menteri perindustrian yang diduduki oleh orang baru dari partai. Namun, sejumlah menteri yang dinilai vital dalam mengelola roda perekonomian masih ditempati oleh orang yang berpengalaman dan memiliki track record yang cukup baik.
“Pasar masih menyambut positif reshuffle kabinet yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Untuk kinerja IHSG sempat naik 1.3 persen, sementara Rupiah sempat menguat hingga ke level 13.085 per US Dolar selama sesi perdagangan hari ini. Kinerja IHSG dan Rupiah yang menguat pada perdagangan Rabu memang dipicu oleh pergantian menteri Jokowi,” katanya di Medan, Rabu (27/7).
Untuk perdagangan Rabu (27/7), IHSG ditutup naik 0.956% di level 5.274,36. Sementara itu, rupiah ditutup menguat di level 13.130 per US Dolar. Akan tetapi, sambungnya, tugas para menteri tersebut tidaklah akan mudah di tahun ini. Ada banyak tekanan ekonomi baik dari sisi esternal dan internal, tekanan eksternal menjadi yang paling kuat. Dimulai dari BREXIT, melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan dunia hingga anjloknya harga komoditas dunia.
Sementara itu, kontraksi yang terjadi pada perekonomian global mengakibatkan masalah pada perekonomian internal. Di mana pelemahan harga komoditas dunia mengakibatkan ekspor kita anjlok, motor pertumbuhan banyak dari belanja pemerintah, potensi penurunan daya beli masyarakat, hingga masalah infrastruktur.
Di sisi lain, sambungnya, ada langkah kebijakan yang memberikan banyak harapan seperti halnya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Kebijakan ini yang disinyalir menjadi pemicu derasnya arus uang asing yang masuk ke pasar keuangan nasional. Ini yang menjadi sentimen positif membaiknya kinerja pasar keuangan kita akhir-akhir ini.
“Saya melihat ada kaitan yang kuat antara kebijakan pengampunan pajak dengan reshuffle. Dimana kepercayaan investor tengah dipupuk dengan menghadirkan sejumlah menteri yang dinilai kompeten dan mampu mengakomodir keinginan pasar. Secara keseluruhan, saya melihat ada korelasi untuk memperbaiki perekonomian dalam jangka panjang ditambah upaya untuk keberhasilan program pengampunan pajak,” tukasnya.
Sebenarnya, lanjut Gunawan, pasar sudah memperkirakan Sri Mulyani akan masuk ke dalam kabinet. Meskipun pasar keuangan masuk ke ranah ekonomi, namun dinamika politik yang terjadi di pemerintahan tetap menjadi isu utama yang patut dipertimbangkan dan dimasukan dalam hitung-hitungan ekspektasi.
Jika pasar merumorkan bahwa Sri Mulyani akan masuk kabinet setelah Golkar masuk ke pemerintahan, tentunya hal itu sangat mungkin sekali. Artinya setelah Golkar masuk dalam pemerintahan pasca ditetapkannya Setya Novanto sebagai Ketua Umum maka ruang gerak presiden untuk mengganti pembantunya (menteri) menjadi leluasa.
Karena sudah tidak ada begitu banyak pihak oposisi yang bakal menentang kebijakan pemerintah tersebut. Jadi rumor Sri Mulyani masuk ke pemerintahan tentunya akan dinilai masuk akal dan akan dijadikan sebagai masukan dalam mengatur strategi investasi.
“Bayangkan jika Presiden mengangkat Sri Mulyani di saat Pemerintah berseberangan dengan Golkar bukan tidak mungkin SMI akan menjadi sasaran tembak. Sehingga rumor apapun yang mengarahkan bahwa SMI akan masuk cabinet bakal mental semuanya,” tandasnya.
Namun, setelah SMI dilantik, IHSG cenderung mengalami tekanan saat mencoba bertengger di level 5.300. Artinya pelaku pasar melakukan aksi profit taking setelah rumor yang berkembang sebelumnya sudah terbukti.
Berikut daftar lengkap reshuffle menteri:
1. Menko Kemaritiman: Luhut Binsar Panjaitan
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Bambang Brodjonegoro
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil
4. Kepala BKPM: Thomas Trikasih Lembong
5. Menko Polhukam: Wiranto
6. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
7. Menteri Desa dan PDTT: Eko Putro Sandjojo
8. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
10. Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukita
11. Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto
12. Menteri ESDM: Arcandra Tahar
13. Men PANRB: Asman Abnur
(netty/ant/dtc)