Jakarta – Animo masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji terbilang tinggi. Hal itu terlihat dari masa tunggu calon jamaah (calhaj) untuk berangkat ke Arab Saudi, mencapai 29 tahun lamanya.
“Animo masyarakat cukup tinggi. Masing-masing provinsi memiliki kuota yang berbeda,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kementerian Bidang Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (22/3).
Berdasarkan data Kementerian Agama, hingga Februari 2017, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jangka waktu tunggu paling lama, yakni 29 tahun. Kemudian, diikuti oleh Kalimantan Selatan 28 tahun.
Provinsi Sulawesi Utara memiliki jangka waktu paling pendek, yakni 11 tahun. Selain itu, Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Maluku memiliki masa tunggu 14 tahun.
Daftar tunggu tersebut telah disesuaikan dengan pengembalian kuota calon haji Indonesia dan penambahan kuota sebesar 10.000 orang. Saat ini, kuota calon haji Indonesia 2017 sebesar 221.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 204.000 orang calon haji reguler dan 17.000 calon haji khusus.
“Hampir semuanya provinsi mengalami perpendekan masa tunggu. Ada yang hingga lima tahun,” ucap Lukman.
Lukman meyakini kuota haji akan terserap 100 persen. Bila terjadi pembatalan keberangkatan, Kemenag menetapkan cadangan 5 persen dari keberangkatan tahun berikutnya untuk mengisi kuota yang tersisa.
“Jadi yang seharusnya berangkat tahun 2018, 5 persen yang teratas itu kami tetapkan sebagai cadangan untuk antisipasi kalau ada yang tidak berangkat,” ucap Lukman.
Persiapan Haji
Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menggelar rapat koordinasi tingkat menteri (RTM) guna mengantisipasi kuota haji Indonesia yang lebih besar dibanding tahun lalu.
“Semua persiapan memang benar-benar kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh,” kata Puan di kantornya Jakarta, Rabu (22/3).
Dia mengatakan bertambahnya kuota haji Indonesia tahun ini dibanding tahun lalu membuat jumlah jamaah yang harus dilayani semakin banyak.
Maka dari itu, dia mengatakan perlu koordinasi antarlini secara seksama seperti dari Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan serta instansi terkait lainnya.
Pada pelaksanaan haji 2017, kata Puan, kuota haji kembali normal 100 persen menjadi 221 ribu anggota jamaah sudah termasuk 10 ribu kuota tambahan.
Maka dari itu, dia mengatakan pemerintah memastikan langkah antisipasi yang harus dilakukan seiring penambahan kuota haji tersebut. Di antara yang harus dilakukan adalah memastikan kecukupan jumlah petugas haji untuk layanan umum dan kesehatan.
Antisipasi itu, lanjut dia, juga termasuk menyiapkan pemondokan haji jamaah Indonesia saat berada di Tanah Suci. Persiapan harus baik menilik semua negara bersaing ketat untuk mendapatkan hotel minimal bintang tiga di Markaziyah yang jaraknya kurang lebih 800 meter dari Masjid Nabawi, Madinah.
Dia mengatakan persiapan haji harus dilakukan sejak jauh hari agar pelaksanaannya baik.
Keberangkatan haji sendiri rencananya akan dimulai pada gelombang I pada 6 Agustus 2017 berangkat dari Indonesia menuju Madinah dan gelombang II pada 26 Agustus 2017 lewat rute Tanah Air-Jeddah.
Selanjutnya, tahap pemulangan jamaah Indonesia akan dilaksanakan pada gelombang I tanggal 6 September rute Jeddah-Tanah Air dan gelombang II di 6 Oktober jalur penerbangan Madinah-Tanah Air.
Belum Ada Santunan
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihak korban dan ahli waris korban jatuhnya “crane” (derek) Masjidil Haram, Arab Saudi harus bersabar dengan santunan yang hingga saat ini belum menemui kepastian pencairan.
“Kalau saat ini belum disantuni maka tidak ada persoalan lain selain menunggu,” kata Lukman di sela Rapar Koordinasi Tingkat Menteri persiapan haji 2017 di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu siang.
Dia mengatakan berlarutnya santunan derek itu seiring kebijakan otoritas Arab Saudi yang berketetapan untuk menunggu kelengkapan data korban derek dari seluruh dunia baru menyalurkannya.
“Terkait santunan crane, Pemerintah Saudi ingin cairkan secara serentak kepada semua korban dari seluruh negara. Masih ada negara yang tidak kunjung lengkap perlengkapannya. Terpaksa kita menunggu,” kata dia.
Dia mengatakan Kerajaan Saudi sudah menunjuk Wali Kota Makkah untuk mengurusi santunan derek tersebut. Saat ini tidak ada pilihan lain bagi korban dan ahli waris musibah selain menunggu santunan itu.
Lukman berkata Pemerintah Indonesia bukan dalam kapasitas untuk mendesak Saudi agar santunan itu cepat disalurkan kepada korban dan ahli waris musibah derek. Hal tersebut merupakan kewenangan dan kesediaan Saudi semata.
Kendati demikian, kata dia pemerintah tetap mengawal proses pencairan santunan derek. (ant/kc)