Tarutung – Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi menghadiri Sosialisasi Sistem Pengendalian Kecurangan yang didampingi Kepala BPKP Perwakilan Prov Sumut Sihar Panjaitan, Kajari Taput Hotma Tambunan SH Mhum.
Ketua DPRD Ir Ottoniyer Simanjuntak, Dandim 0210/mewakili, Kapolres/mewakili dan Sekda Edward Tampubolon bertempat di Balai Data Kantor Bupati, Tarutung, baru-baru ini. “Sosialisasi merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia dimana pengawasan preventif merupakan hal yang utama dalam pengawasan jalannya pembangunan,”kata Bupati.
Bupati menjelaskan, Pemkab Taput telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi, termasuk penetapan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
“Terima kasih kepada Kapolres dan Kajari atas perhatian dan kerjasama melaksanakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),” ucap Bupati.
Bupati juga berpesan kepada Inspektorat sebagai APIP agar tetap profesional, independen, objektif dan berorientasi pada pembinaan dan peringatan dini serta meminta para Camat untuk sedini mungkin memonitoring pelaksanaan pemerintahan desa dan melaporkan pelanggaran.
“Jangan ada pembiaran kepada pelaku korupsi, semua harus bekerja keras demi kemajuan Taput,” tambah Bupati.
“Semua Aparat harus meningkatkan integritas, bangun komitmen yang kuat, tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada para Narasumber,” akhir arahan Bupati.
Selanjutnya, Sihar Panjaitan memaparkan managemen pengawasan serta memberikan motivasi kepada seluruh Aparatur agar mampu berkarya dengan segala kondisi yang ada.
“Dibutuhkan perubahan pola pikir bahwa pengabdian tidak memandang uang sebagai tujuan utama,” ujar Sihar Panjaitan.
Dijelaskan juga untuk mewujudkan ‘Good and Clean Goverment’ diperlukan 3 hal yaitu WTP, Wilayah Tertib Administrasi dan Wilayah Bebas Korupsi.
“Sosialisasi ini suatu langkah maju bagi Pemkab Taput yang perduli dengan perbaikan pada segala sektor termasuk pemberantasan korupsi,” ucap Kepala BPKP.
Kajari dalam paparannya nenjelaskan perlunya sinergitas Aparat Penegak Hukum dalam dengan prepentif dan objektif. Perlu ditumbuhkan norma kepatuhan kepada hukum akan efektif menghindari korupsi.
“Pemangku jabatan diwajibkan mengetahui regulasi agar semakin mampu melaksanakan tugas tanpa harus melakukan tindak pidana,” ucap Kajari Hotma Tambunan.
Usai paparan para narasumber, acara dilanjutkan dengan tanya-jawab dengan para peserta sosialisasi. (nelson)