Kalimantan Timur Dipilih Jadi Ibu Kota Baru Indonesia

Desain ibu kota baru. Foto Kementerian PUPR

Jakarta | Jurnal Asia
Lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia diputuskan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dilansir lewat laman detik.com, hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR Sofyan Djalil saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8/2019).

“Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum,” katanya.

Dia bilang lahan seluas 3 ribu hektar telah disiapkan untuk pembangunan tahap pertama. Sementara luas keseluruhan 200-300 ribu Ha.

“Sehingga bisa bikin kota taman kota indah banyak tamannya orang bisa hidup sehat udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi,” kata Sofyan.

Sebelumnya diketahui ada dua calon terakhir lokasi ibu kota, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Pemerintah membutuhkan dana hingga Rp 485,2 triliun atau setara dengan US$ 34,05 miliar untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan.

Dana sebesar itu diperlukan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau menciptakan ibu kota baru yang berbasis teknologi canggih serta ramah lingkungan.

Untuk memperoleh dana tersebut, pemerintah memiliki tiga skema pembiayaan yakni dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan juga pembiayaan sektor swasta.

Pembiayaan menggunakan APBN hanya mencakup 19,2% dari total dana yang dibutuhkan. Artinya, dari APBN hanya akan dikeluarkan dana sebesar Rp 93,5 triliun. Dana APBN ini akan digunakan untuk pengadaan lahan.

Lalu, melalui APBN juga akan dibangun infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, ruang terbuka hijau (RTH), dan pangkalan militer.

Dana terbesar untuk pembangunan ibu kota baru ini yakni melalui skema KPBU yang mencakup 54,6% dari total biaya Rp 485,2 triliun, yaitu sekitar Rp 265,2 triliun.

Dana KPBU tersebut akan digunakan untuk membangun gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga pembangunan infrastruktur utama selain yang sudah dibiayai APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga permasyarakatan (lapas), serta sarana dan pra sarana penunjang ibu kota baru.

Kemudian, pendanaan dari sektor swasta akan mencakup 26,2% dari total kebutuhan biaya ibu kota baru, atau sekitar Rp 127,3 triliun. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, science technopark, peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol, pembangunan sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, dan MICE (meeting, incentive, conference, dan exhibition). (Detik/wo)