Jokowi Evaluasi PSN Sumut | Pelabuhan Kuala Tanjung Jadi Hub Internasional

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Provinsi Sumatra Utara di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2). Presiden mengatakan Sumut dapat menggerakkan perekonomian wilayah lain di Sumatra dengan percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, tol maupun bandara karena terletak di jalur pelayaran internasional selat Malaka yang dekat Singapura, Malaysia, dan Thailand. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17


Jakarta – Dalam rapat terbatas membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategi nasional dan program prioritas di Provinsi Sumatera Utara, Jokowi berharap Sumut bisa dijadikan sebagai wilayah pengumpul (hub) internasional, dengan adanya Pelabuhan Kuala Tanjung.

Jokowi mengatakan, secara geografis Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

“Dengan posisi strategis itu Provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi hub internasional yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera,” kata Jokowi membuka rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/2).

Jokowi menilai, kunci perwujudan hal itu ada pada percepatan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur pelabuhan, bandara maupun jalan tol. “Untuk itu saya minta dalam rapat terbatas kali ini kita fokus untuk membahas penyelesaian berbagai hambatan yang terjadi pada proyek infrastruktur di Sumatera Utara,” katanya.

“Saya yakin kesiapan infrastruktur akan berdampak pada kecepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sei Mangkei maupun beberapa kawasan industri lainnya yang sedang kita siapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera,” tambah Jokowi.

Jokowi menambahkan, pembangunan infrastruktur transportasi bukan hanya akan mempermudah konektivitas antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga bisa mendorong laju perekonomian daerah sekitarnya agar lebih cepat lagi.

“Saya juga ingin mengingatkan agar betul diperhatikan mengenai pemerataan pembangunan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Saya yakin Sumatera Utara akan bisa maju semakin pesat lagi jika potensi-potensi ekonomi yang ada di semua wilayah mulai dari pesisir timur, tengah sampai barat bisa digerakkan secara maksimal,” katanya.

“Misalnya Provinsi Sumatera Utara memiliki Danau Toba yang harus kita garap secara serius sebagai kawasan destinasi wisata,” tambahnya.

Dikatakan Jokowi, pengembangan sektor pariwisata ini perlu didukung, bukan hanya oleh kesiapan akses transportasi seperti bandara dan jalan, tetapi juga dilakukan penataan kawasan pembangunan infrastruktur penunjang “Seperti hotel, restoran dan memperbanyak atraksi wisata serta peningkatan kemampuan SDM. Dan tidak kalah pentingnya adalah penyiapan penyiapan untuk budaya,” jelas Jokowi.

“Saya juga titip pada pengembangan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba betul-betul diperhatikan dampak bagi ekonomi rakyat terutama sektor UMKM. Hanya dengan cara itu pengembangan sektor pariwisata akan bisa memberikan kontribusi nyata pada upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, memperkecil ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya.

Terkendala Pembebasan Lahan
Di saat yang sama, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mengakui pembebasan lahan menjadi kendala utama penyelesaian sejumlah proyek jalan tol yang masuk dalam Program Strategis Nasional. Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi melaporkan adanya banyak sengketa yang terjadi dengan warga setempat. Selain melintasi kawasan pemukiman, proyek tersebut juga menerobos kawasan hutan yang sudah ditempati warga.

“Kami melaporkan adanya masalah pembebasan lahan kepada Presiden terkait sejumlah proyek jalan tol,”‎ kata Erry usai mengikuti rapat koordinasi terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek strategis Nasional dan Program Prioritas, Kamis (16/2).

Dia menambahkan adanya sengketa dengan masyarakat setempat menjadi kendala utama. Terlebih, masyarakat tersebut sudah lama menempati kawasan hutan yang tidak diatur adanya ganti rugi dalam pembebasan.

‎Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, lanjutnya, akan mengeluarkan regulasi khusus. Rencananya, pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden pembebasan lahan untuk kawasan hutan.

Pihaknya memaparkan perkembangan proyek jalan tol‎ Medan-Binjai dan Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi. Pada proyek pertama masih menyisakan seksi terakhir sepanjang 24 kilometer menuju Medan yang terkendala pembebasan lahan.

Proyek kedua, lanjutnya, dari tujuh seksi yang belum rampung adalah rute menuju Kuala Namu dan Tebing Tinggi‎. Selebihnya, sebesar 90% pembebasan lahan maupun pembangunan fisik sudah rampung dan ditargetkan pertengahan 2017 beberapa sektor sudah bisa digunakan. (ant/bc)