Jokowi Antisipasi Dampak Perang Dagang

Bogor | Jurnal Asia

Setelah melakukan rapat terbatas (ratas) hampir empat jam membahas strategi dan kebijakan menghadapi dampak ketidakpastian global, pemerintah akhirnya membeberkan hasil dari rapat tersebut.

Rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menugaskan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Kepala BKPM Thomas Lembong untuk menjelaskan strategi dan kebijakan Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian global.

Airlangga mengatakan secara garis beras langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian global seperti kondisi perang dagang hingga fluktuasi nilai tukar dengan cara memperkuat ekonomi nasional dan memberikan rasam aman bagi pelaku usaha.

“Jadi yang pertama tentu, menyikapi kondisi ekonomi makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri, pokok bahasan utamanya adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional atau para pengusaha agar iklim investasi bisa dijaga,” kata Airlangga di Istana Bogor, Senin (9/7).
Dia menjelaskan, penguatan ekonomi nasional dengan meningkatkan ekspor dan melakukan optimalisasi terhadap impor, serta mengembangkan subtitusi impor.

Hal pertama yang akan dilakukan pemerintah agar ekonomi nasional tetap kuat dan tidak ditinggal oleh para investor yakni dengan memberikan banyak insentif fiskal.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan kita melakukan optimalisasi full fiskal. Jadi itu baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri punya daya saing dan mampu melakukan ekspor,” jelas dia.

Selain dari sisi insentif, pemerintah juga akan memberikan jaminan atas ketersediaan bahan baku. Sehingga, industri dalam negeri tetap berproduksi normal bahak bisa meningkatkan kegiatan ekspornya.

“Terkait investasi, memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik misalnya dari industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain misalnya Jawa Tengah,” tambah dia.

Selanjutnya, pemerintah juga akan memberikan insentif kepada para pelaku UKM terutama di bidang furnitur. Di mana, pemerintah akan membiayai atau memberikan subsidi pembuatan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), dan pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri ditingkatkan.

“Sehingga industri nasional utilisinya bisa ditingkatkan, termasuk di antaranya mengkaji industri nasional yang bisa utilisasinya ditingkatkan untuk melakukan ketersediaan bahan baku dalam negeri, termasuk korporasi-korporasi di Tuban yang bisa menyediakan baik itu petrokimia maupun BBM,” ujar dia.

Presiden Jokowi, kata Airlangga, juga menginstruksikan peningkatan penggunaan biodiesel dari 20% menjadi 30%. Karena, dengan komitmen peningkatan tersebut akan ada konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun.

Selain itu, untuk sektor pariwisata pemerintah akan terus mengembangkan bandara dan penerbangan dengan biaya murah (low cost carrier/LCC) karena dianggap mampu menggenjot kinerja sektor yang mampu menarik banyak devisa.

“Kemudian antisipasi lanjutnya memaksimalkan untuk para wisata, tentunya perkembangan airport dan kemudian pengembangan low cost carrier (LCC), sehingga pariwisata ini adalah salah satu sektor yang cepat yang bisa digenjot,” tutup dia.

-Tak Bisa Dilihat Sebelah Mata
Pemerintah telah mengirimkan tim negosiasi guna menanggapi ancaman perang dagang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Awani Irewati menilai posisi tawar Indonesia di dunia sekarang tinggi.

“Indonesia leading power di ASEAN kalau kita bicara regional. Bagaimanapun ASEAN disegani negara-negara besar. Indonesia punya peran menentukan juga dalam pelayaran ekonomi internasional,” ujar Awan, Senin (9/7).

Bukan hanya posisinya yang strategis di tengah jalur perdagangan dunia, kata Awani, RI juga telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kiprah Menlu Retno Marsudi di dunia internasional, menurut Awani, juga telah mendapat apresiasi dunia internasional.

“Intinya, negara-negara besar yang punya power, paling tidak, dengan masuknya kita ke sana (DK PBB), tak bisa melihat sebelah mata. Terutama yang dilakukan Ibu Menlu banyak dapat apresiasi internasional. Pemerintahan RI terhadap Trump bisa berikan dorongan,” tutur Awani.

Adapun tantangan RI selanjutnya adalah tetap memasarkan produk ke AS meski tarifnya naik. Biar bagaimanapun, ancaman dagang AS akan berdampak bagi perekonomian Indonesia.

“Tantangan utama kita adalah bagaimana caranya agar barang-barang kita bisa merebut pasar Amerika,” ujar dia.
Bukan hanya tugas Kedutaan Besar RI untuk mempromosikan produk Indonesia ke AS, kata Awani. Namun semua representasi Indonesia harus memasarkan Indonesia.

“Sehingga kita tetap mendapat pasar meskipun tarifnya naik,” ujar Awani.

Awani juga mengamati bahwa AS menerapkan ‘perang dagang’ juga ke sejumlah negara lain. Indonesia bisa mengambil celah dari kebijakan tersebut. (dtc/dtf/put)