Jakarta | Jurnal Asia
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, rencana Partai Keadilan Sosial (PKS) untuk menghapus pajak kendaraan bermotor akan mengurangi pendapatan daerah. Adapun sekitar 50 persen penghasilan pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor.
“Itu ada daerah malah 60 persen-70 persen dari penghasilan asli daerah provinsi itu dari pajak kendaraan, kalau itu (pajak motor) dihapuskan bayangin itu pemda bagaimana,” ujar JK di kantornya, Selasa (27/11).
JK menambahkan, pajak kendaraan bermotor digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memperbaiki jalan. Termasuk membangun fly over sehingga pajak tersebut dapat bermanfaat bagi pengendara kendaraan bermotor. JK menilai, apabila pajak kendaraan dihilangkan maka daerah tidak akan dapat melakukan pembangunan.
“Pajak motor atau makin banyak mobil, jalan diperbaiki, jalan diperlebar, harus bikin fly over, macam-macam harus dibuat untuk melayani sepedamotor atau mobil yang banyak ini. Jadi kalau dihilangkan bagaimana caranya membangun daerah,” kata JK.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf mengungkapkan PKS menjanjikan dua hal jika menang pemilu 2019.
“Jika PKS menang pada pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup,” kata Almuzzammil.
Almuzzammil menambahkan, pajak sepedamotor yang dimaksud yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif sumbangan wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Selain itu biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil juga akan dihapuskan.
Almuzzammil mengatakan, alasan PKS memperjuangkan Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup, lantaran kebijakan tersebut dinilai meringankan beban hidup rakyat. Penghapusan pajak tersebut, lanjut Almuzzamil juga mengurangi kerepotan, kerumitan, dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja.
Selain itu alasan PKS memperjuangkan RUU tersebut karena sepeda motor adalah alat produksi masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Almuzzammil memastikan bahwa penghapusan pajak ini tidak akan mengganggu secara signifikan keuangan APBD provinsi.
Sedangkan alasan PKS memperjuangkan pemberlakuan SIM seumur hidup yaitu agar tidak merepotkan masyarakat yang memperbarui SIM tiap lima tahun sekali. Selain itu Almuzzammil menambahkan keputusan tersebut perlu diperjuangkan agar biaya yang dibayar masyarakat ringan.
(rep/rol)