Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf
PERTEMUAN BILATERAL INDONESIA – PALESTINA. Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri) di sela rangkaian KTT Luar Biasa ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di JCC, Jakarta, Minggu (6/3). Dalam pertemuan tersebut kedua kepala negara membahas soal dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina yang telah dan terus dilakukan baik melalui hubungan bilateral maupun forum regional dan internasional.
Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia siap berperan untuk mendukung tercapainya perdamaian di Palestina.
“Indonesia siap berperan untuk mendukung proses perdamaian ini,” kata Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Balai Sidang Jakarta pada Minggu (6/3) sore.
Menurut Presiden, dengan diselenggarakannya KTT Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maka seluruh negara anggota dapat lebih bersatu menjunjung kemerdekaan Palestina.Konferensi tersebut diharapkan Presiden RI dapat mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendukung kepentingan Palestina dan juga ASEAN di semua hal.
Jakarta | Jurnal Asia
“Saya berharap negara-negara Islam lebih banyak mendukung proses perdamaian di Palestina dan Israel,” tegas Presiden.
Sebelumnya, Presiden mengatakan Indonesia selalu mendukung agar Palestina menjadi negara berdaulat.
Hal itu, jelas Presiden, ditunjukkan melalui pembukaan kantor konsulat kehormatan di Kota Ramallah, Palestina pada Maret 2016. KTT LB ke-5 OKI yang diselenggarakan di Jakarta pada 6-7 Maret 2016 juga merupakan bentuk nyata upaya negara-negara OKI, termasuk Indonesia, untuk mendorong penyelesaian konflik di Palestina.
Indonesia telah diminta negara Mesir dan Palestina untuk menyelenggarakan KTT Luar Biasa yang membahas kedaulatan Palestina dan pendirian Al Quds Al Syarif.
Desak OKI
Pemerintah Indonesia mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam untuk menghentikan kesewenangan Israel di Palestina, terutama di Al-Quds Al-Syarif, Yerusalem. Salah satu upaya mewujudkan perdamaian di Palestina hari ini tengah digarap di antara pejabat tinggi dan menteri luar negeri negara-negara anggota OKI.
(Bersambung ke halaman 11)
Dalam pidatonya di hadapan menlu negara OKI, Menlu RI Retno Marsudi mengatakan hak hidup dan kebebasan rakyat Palestina masih terbelenggu akibat pendudukan Israel. Kekerasan di Palestina dan Masjidil Aqsa masih terus terjadi hingga saat ini, kesewenangan tentara Israel juga masih berlangsung, dan warga serta anak-anak Israel ditangkapi dengan semena-mena.
“Lebih dari lima juta rakyat Palestina masih hidup di bawah pendudukan dan hidup sebagai pengungsi. Di waktu yang sama, Israel terus membangun permukiman ilegal, menghancurkan dan merebut paksa harta benda,” ujar Retno dalam pertemuan menteri luar negeri OKI usai konferensi pejabat tinggi di Jakarta, Minggu (6/3).
Israel, lanjut Retno, juga terus mencaplok wilayah Palestina, membuat negara itu kian menyusut ukurannya. Status Quo Al-Quds di Yerusalem juga terus dilanggar oleh Israel, salah satunya dengan membatasi akses warga Palestina memasuki salah satu masjid suci umat Islam tersebut.
“Kita harus menghentikan itu. Semakin lama kita menunggu, semakin lama juga penyangkalan terhadap kebebasan fundamental dan hak asasi mereka (warga Palestina),” kata Retno.
“Semakin lama menunggu, semakin besar rintangan terhadap hak mereka dalam menentukan nasib dan kemerdekaan sendiri,” lanjut Retno. Indonesia juga mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya opsi yang mungkin dilakukan.
Retno dalam konferensi pers usai pertemuan Menlu mengatakan, pertemuan pejabat tinggi OKI hari ini telah menyepakati rancangan resolusi dan deklarasi Jakarta terkait Palestina dan Al-Quds Al-Syarif. Besok, rancangan resolusi dan deklarasi ini akan dibahas oleh para pemimpin negara dan kepala pemerintahan anggota OKI pada KTT Luar Biasa OKI.
Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI Hasan Kleib mengatakan bahwa ini adalah kali pertama OKI mengeluarkan deklarasi soal Palestina. Jakarta Declaration, menurut Kleib, memuat soal langkah konkret dukungan terhadap Palestina. Sementara Resolusi berisi prinsip dasar dan seruan politik terhadap kemerdekaan Palestina.
Hasan mengatakan isi deklarasi dan resolusi belum diungkapkan ke publik karena masih harus mendapat persetujuan para kepala negara di KTT Luar Biasa, Senin (7/3).
“Suasana pertemuan pejabat tinggi OKI berlangsung dengan suasana persahabatan, solidaritas, dan sama-sama menuju upaya bersama untuk Palestina yang damai,” kata Hasan.
“Perdebatan yang ada sifatnya persaudaraan, bukan untuk di-agree, tapi memperkuat dan mendukung penuh,” lanjut dia. (ant/cnn)