Jakarta | Jurnal Asia
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon geram dengan omongan Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang DH yang minta Susilo Bambang Yudhoyono instrospeksi diri terkait netralitas aparat negara dalam pilkada.
Menurut Jansen, melihat beberapa kejadian kontroversial di antaranya pengangkatan Komjen Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar, dan dugaan berpihaknya Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin terhadap calon tertentu sehingga dicopot, kalimat introspeksi itu lebih tepat disampaikan Bambang kepada Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Karena PDIP dan Pak Jokowi yang sekarang sedang mengelola kekuasaan, bukan kami Partai Demokrat dan Pak SBY,” katanya, Kamis (21/6).
Dia menilai introspeksi diri itu lebih tepat dilakukan oleh yang sedang berkuasa dan memegang kekuasaan agar mengelola negara ini tidak terus membuat kisruh karena kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, memantik persoalan dan ditolak publik.
“Jadi tidak beralasan dan error in context kalimat Bambang DH yang meminta Ketua Umum kami Pak SBY untuk instropeksi diri, karena beliau sudah purna dari kekuasan,” jelasnya.
Ditekankan lagi, Jokowi yang sekarang sedang berkuasa dan memimpinlah yang perlu instrospeksi diri. Dalam konteks sesama ketum partai, lebih tepat Megawati yang memimpin PDIP sekarang sedang berkuasa untuk instropeksi diri, bukan Partai Demokrat.
Supaya satu tahun empat bulan sisa kekuasaan ini sampai 20 Oktober 2019 negara adem, sejuk dan tidak tiap hari muncul kontroversi dari kebijakan-kebijakan dari istana. “
Inilah kembali yang dinamakan maksud hati Bambang DH menuding orang, dia sendiri yang tertuding,” ungkapnya.
Jansen juga merespons anjuran Bambang DH kepada seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya. Menurut Jansen, hal yang sangat ideal ini baru bisa terjadi apabila seluruh aparatur negara dapat menjaga netralitas di pilkada kali ini.
“Dan yang berpotensi membuat mereka tidak netral dan sekaligus sebaliknya membuat mereka netral adalah kekuasaan,” katanya. Dia meminta Bambang DH menyarankan itu kepada kekuasaan di mana PDIP menjadi penopangnya saat ini agar tidak lagi muncul kejadian aparatur negara tidak netral. “Sehingga saran ini kembali terpercik ke mukanya sendiri kembali,” tuntas Jansen.
(jp/put)