Medan | Jurnal Asia
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) resmi turun mulai hari ini. Tak cuma itu saja, nilai jual gas ukuran 12 Kilogram juga ikut dipangkas, sebesar Rp5 ribuan pertabung. Sedangkan harga premium di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) Rp7.050/liter, dan di luar Jamali Rp6.950/liter. Untuk sementara, harga-harga tersebut mengikut keekonomian masyarakat, karena belum dipungut dana energi yang ditunda lantaran belum mendapat restu DPR. “Premium non Jamali dari Rp 7.300/liter turun menjadi Rp 6.950/liter. Sedangkan Premium di Jamali dari Rp7.400/liter turun jadi Rp7.050/liter,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (4/1).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, dalam pesan singkatnya mengkoreksi harga solar yang diumumkan. “Harga solar Rp 5.650/liter. Harap dikoreksi,” tutup Wiratmaja.
Dwi menambahkan, Pertamina juga akan turunkan produk-produk yang lain. Seperti Pertalite turun Rp 350 dari Rp 8.250 ke Rp 7.900, Pertamax di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat turun dari Rp 8.650 jadi 8.500. Pertamax wilayah DI Yogyakarta turun dari Rp 8.750 jadi Rp 8.600.
Harga Pertamax Jawa Timur turun dari Rp 8.750 jadi Rp 8.600, Pertamax plus DKI Jakarta turun dari Rp 9.650 ke Rp 9.400, Pertamina Dex di DKI Jakarta dari Rp 9.850 ke Rp 9.600, solar non PSO dari Rp 8.300 ke Rp 8.050. “Harga Elpiji 12 kg rata-rata nasional turun Rp 5.800 per tabung. Elpiji 12 kg untuk Jabodetabek turun Rp 5.600 per tabung. Bright Gas 12 kg turun Rp 4.800 per tabung,” ungkap Dwi.
Ia menambahkan lagi, harga Bright Gas ukuran 5,5 kg di Jabodetabek turun Rp 4500 per tabung. Ease gas ukuran 9 kg di Jabodetabek turun Rp 5.000 per tabung, Ease Gas 12 kg turun Rp 6.000 per tabung, Ease gas 14 kg turun Rp 8.000 per tabung,” tutup Dwi.
LPG Turun
Sehubungan dengan turunnya harga rata-rata CP Aramco, mulai Selasa (5/1) PT Pertamina (Persero) menurunkan harga elpiji 12 kilogram (kg) sebesar Rp5.800 per tabung, dari harga sebelumnya Rp135.300 per tabung menjadi Rp129.500 per tabung.
“Harga jual tersebut adalah harga jual di agen elpiji, sudah termasuk PPN, biaya transport dan pengisian di SPPBE serta margin Agen. Harga jual bervariasi di setiap lokasi berdasarkan jarak dengan supply point Pertamina,” kata Area Manager Communication and Relations PT Pertamina Sumbagut Fitri Erika, Senin (4/1).
Untuk di Sumut, lanjut Erika, harga jual elpiji 12 kg di eks agen (supply point dari depot elpiji Tandem, SPBBE/SPPEK di Medan) menjadi Rp128.900 per tabung. Sementara supply point dari SPBBE/SPPEK di Simalungun dan Labusel harga jual eks agen Rp130.400 per tabung.
“Harga jual elpiji 12 kg eks agen di luar radius 60 km dari SPBBE/SPPEK adalah harga jual eks agen ditambah dengan biaya angkutan dengan tarif yang wajar. Penurunan harga jual elpiji 12 kg ini diikuti dengan penurunan harga jual Bright Gas 12 kg,” jelas Erika.
Dia menyebutkan, di Sumut harga jual Bright Gas 12 kg di eks agen (supply point dari depot LPG Tandem, SPBBE/SPPEK di Medan) menjadi Rp132.900 per tabung. Sementara supply point dari SPBBE/SPPEK di Simalungun dan Labusel Rp134.400 per tabung.
Pungutan Dana Energi Ditunda
Pemerintah menunda pelaksanaan pungutan Dana Ketahanan Energi. Program yang namanya diubah menjadi Dana Pengembangan Energi Baru-Terbarukan itu akan dilaksanakan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2016.
Keputusan itu ditetapkan setelah Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di kantornya sore ini, Senin (4/1). Usai ratas, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said bilang, sampai sekarang payung hukum atas kebijakan itu belum siap.
Selain itu, pemerintah merasa perlu membahas kebijakan ini bersama dengan dewan Perwakilan rakyat (DPR). Nah, momen pembahasan APBN-P 2016 dinilai waktu yang tepat. “Menghindari proses kontroversi yang muncul,” kata Sudirman, Senin (4/1) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sementara Direktur Jenderal Mogas Kementerian ESDM IGN WIratmadja menambahkan, semua opsi mengenai dana ketahanan energi atau dana pengembangan energi terbarukan masih akan digodog. Belum ada skema pasti mengenai hal itu.
Termasuk kemungkinan membebankan dana itu kepada badan penyalur bahan bakar minyak (BBM), atau memungut dana dari konsumen dengan menambahkan pada formula penetapan harga BBM. Akibat penundaan ini, maka harga BBM yang berlaku besok akan sesuia dengan harga keekonomian.
Senada dengan hal di atas, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyebut pemerintah memutuskan harga baru BBM tanpa ‘pungutan’ untuk dana ketahanan energi agar tidak terjadi kontroversi di masyarakat.
Selain itu, penerapan ‘pungutan’ dana ketahanan energi itu sebaiknya dibahas dulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
“Pertimbangannya bahwa setelah memperhatikan semua diskusi, lebih baik dibicarakan saja di DPR, daripada diputuskan banyak kontroversi. Itu keputusan presiden,” ujar Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
Darmin menambahkan, dana ketahanan energi untuk mendorong pengembangan dan mencapai target 23% bauran energi baru terbarukan. Namun, menurut Darmin, pemerintah menyadari terjadi banyak perbedaan pendapat setelah rencana pembiayaan dana ketahanan energi tersebut disampaikan ke publik. “Namun disadari bahwa banyak perbedaan pendapat, sehingga ini dibahas saja deh pada waktu APBN-P sehingga keputusannya tergantung pembahasan nanti,” kata Darmin.
Pengusaha SPBU Merugi
Turunnya harga BBM ternyata cukup berdampak pada kerugian yang dialami para pengusaha SPBU. Pasalnya, sampai hari ini stok BBM di tanki di SPBU masih cukup banyak, sementara besok harga sudah turun.
Wakil Ketua Bidang SPBU, Himpunan Pengusaha Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) DKI Jakarta, Hermawan mengatakan, kerugian dari selisih pasca penurunan harga BBM mulai besok ini bakal ditanggung pengusaha. Apalagi tak hanya premium dan solar, harga Pertamax hingga Pertalite juga ikut turun.
“Ini bagian dari resiko bisnis, kita melayani masyarakat bagaimana agar stok BBM ada terus meski kita rugi. Perintah dari Pertamina juga pastikan stok harus tetap tersedia, jadi kita tanggung kerugian sebagai resiko bisnis,” jelas Hermawan, Senin (4/12).
Hermawan menyebut, kerugian yang ditanggung pengusaha hanya dari jenis solar yang mengalami penurunan cukup tajam Rp 750/liter. Sementara BBM jenis lainnya, penurunan harga masih bisa ditutup pengusaha SPBU dari margin keuntungan.
“Jenis Pertamax per liter turun Rp 250, sementara margin kita Rp 375 jadi masih bisa tertutup. Kemudian Pertalite impas, premium turun Rp 150 dan margin Rp 277. Yang kita tanggung rugi hanya Solar karena margin hanya Rp 277 tapi turunnya 750, itu yang kita tanggung,” katanya.
Hermawan menuturkan, dirinya tak bisa memastikan berapa kerugian yang ditanggung pengusaha SPU, mengingat setiap SPBU memiliki omzet yang berbeda-beda. “Rata-rata juga kita tidak ada, karena banyak sekali omzet hariannya. Ada yang sehari 50.000 liter, ada yang 8.000 liter dan sebagainya untuk satu jenis BBM tertentu kayak Solar,” ungkapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Darmanto, Supervisor SPBU 34-13206 di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur ini mengungkapkan, pemilik SPBU tak bisa menghentikan pasokan BBM dari Pertamina guna menghabiskan stok lama, meski harga BBM akan turun besok.
“Meski kita stok masih banyak, Pertamina punya kebijakan lain. Jadi BBM terus dikirim ke kita, nggak bisa kita bilang jangan kirim dulu buat habiskan stok. Kalau stok kosong kita kena pinalti (sanksi), jadi rugi margin ditanggung SPBU,” terangnya.
Kualitas Malaysia Lebih Unggul
Kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ditanggapi dingin oleh Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri. Faisal menilai pemerintah seharusnya bisa lebih banyak lagi memangkas harga premium di tengah penurunan harga minyak mentah dunia, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Pasalnya dengan harga yang lebih murah, Faisal mencatat konsumen bisa mendapatkan BBM dengan kualitas yang lebih tinggi di negeri Jiran tersebut.
“Kualitas BBM terendah di Malaysia itu RON 95, setara Pertamax Plus. Sudah tidak ada lagi RON 88, 90, atau RON 92. Dan pemerintah Malaysia sudah menurunkan harga jual BBM disana sejak 1 Januari 2016,” ujar Faisal, Senin (4/1).
Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) mencatat, pemerintah Malaysia memangkas harga BBM RON 95 sebesar 5,1 persen menjadi RM1,85 dari sebelumnya RM1,95. Jika dikonversi ke rupiah, harga satu liter BBM RON 95 per Januari 2016 adalah Rp5.973 dibandingkan dengan harga jual Desember 2015 sebesar Rp6.296 per liter.
Selain harga jual Premium yang terbilang tinggi, Faisal juga mengkritik lebih mahalnya harga BBM jenis solar di Indonesia dibandingkan Malaysia. “Malaysia memangkas harga BBM jenis diesel atau solar sebesar 15,8 persen dari RM1,9 menjadi RM1,6 atau menjadi Rp5.166 per liter. Padahal kandungan sulfur solar di Malaysia 0,25 persen sementara di Indonesia lebih tinggi, 0,35 persen,” kata Faisal.
Harga jual BBM di Malaysia yang lebih rendah menurut Faisal bukan karena kebijakan pemerintah negara tersebut yang tidak mengenakan pajak atas BBM RON 95. Bahkan jika ditambah pajak seperti di Indonesia sekalipun sebesar 1,15 persen maka harganya hanya naik menjadi Rp6.869 per liter.
“Kalau mau ditambah dana ketahanan energi (DKE) sebesar Rp 200, maka harga eceran BBM di Malaysia Rp7.069. Berarti masih Rp181 lebih murah ketimbang harga premium di Indonesia. Padahal beda oktannya tak kepalang, sebesar 7 poin. Alih-alih menurunkan harga lebih jauh, malahan pemerintah mengenakan DKE yang belum jelas duduk perkaranya,” tegas Faisal. (cnn/netty/dtf)