Edy Rahmayadi Didesak Mundur

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (kiri) berada di dalam mobil menyalami Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman (kanan) usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut yang diskor karena minimnya kehadiran anggota dewan di Medan, Sumatera Utara, Senin (26/11/2018). Edy Rahmayadi menyatakan perkembangan sejumlah isu di media sosial yang menjadi viral merupakan alat deteksi dini dalam mengukur kinerjanya untuk bekerja lebih baik. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/hp.

Dari Jabatan Ketum PSSI

Jakarta | Jurnal Asia

Seiring dengan prestasi sepak bola yang terus menurun, Ketum PSSI didesak mundur. Edy Rahmayadi diminta fokus dalam tugas barunya, yakni sebagai Gubernur Sumatera Utara saja.
Demikian ujar Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Jawa Barat, Tommy Apeiantono, angkat bicara terkait desakan mundur kepada Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi yang ramai membanjiri media sosial.

Menurut Tommy, desakan itu terbilang wajar karena kondisi PSSI sebagai organisasi yang mewadahi sepak bola Indonesia kian merosot. Apalagi, prestasi dalam perbaikan sepak bola pun tak kunjung terlihat.

“Sikap saya sebagai ketua Asprov Jabar berharap Pak Edy sebagai ketua itu bisa meluangkan waktu untuk mengelola PSSI,” ujar Tommy kepada Tempo, Senin (26/11).

Tommy menilai kesibukan Edy yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI dan Gubernur Sumatera Utara membuat dia tidak bisa fokus dalam mengurus PSSI. Banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan PSSI pada periode kepemimpinan Edy.

“Terutama yang menjadi concern saya adalah isu match fixing di Liga 2 dan Persib. Itu sampai sekarang PSSI belum mengeluarkan statement. Walaupun itu (wewenang) Liga Indonesia Baru (pengelola kompetisi), tapi PSSI bisa mengeluarkan statement, misalnya bekerja sama dengan kepolisian meneliti itu,” katanya.

Selain itu, kegagalan tim nasional di ajang Piala AFF pun menjadi masalah yang harus segera diperbaiki pengurus PSSI. Gagal mempertahankan pelatih Luis Milla pun menjadi semacam ketidakmampuan PSSI dalam membenahi sepak bola Indonesia.

“Memang untuk membangun timnas itu tidak mudah tapi harusnya sekarang bisa transparan, kenapa Luis Milla bisa gagal. Terus bagaimana dengan transparansi keuangan PSSI, jangan jauh-jauh dulu, Asprov juga kan tidak tahu bagaimana keuangan di PSSI,” ucapnya.

Menurut dia, permasalahan itu sebenarnya tidak hanya dibebankan kepada Edy saja sebagai orang nomor satu di PSSI, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dari mulai Komite Eksekutif PSSI hingga bawahan-bawahannya.

“Itu bukan hanya kesalahan Pak Edy kan ada Exco (Komite Eksekutif PSSI), seharusnya Exco itu kan tugasnya mengingatkan Pak Edy. Kalau Pak Edy mundur itu bisa KLB (Kongres Luar Biasa) lagi dan Exco-nya semua bisa kegusur,” katanya.

Edy memang beberapa kali memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan awak media ketika disinggung terkait pembenahan PSSI. Tommy menilai tidak ada koordinasi antara Edy dan Exco, sehingga pernyataan Edy yang membuat gaduh media sosial akhirnya membuat PSSI semakin terpuruk.

“Ya Exco itu harusnya mengingatkan karena dampaknya kan ke sepak bola Indonesia termasuk masalah match fixing. Karena itu, kalau dibiarkan sebetulnya aneh. Kalau mau ada yang kasih sponsor kan itu negatif dampaknya, kalau kita bicara bisnis, negatif terhadap sponsor,” ujarnya.

Disinggung ihwal kemungkinan Asprov Jabar akan menginisiasi KLB, Tommy mengatakan belum berencana melakukan hal itu. Dia masih akan menunggu hasil Kongres Tahunan PSSI yang bakal diselenggarakan pada Januari 2019 mendatang.

“Saya tidak menuntut Pak Edy untuk mundur, tapi kita tunggu rencana kongres tahunan seperti apa PSSI ke depannya,” ujar Ketua Asprov PSSI Jawa Barat ini.(bc/put)