Bupati Karo Diminta Tingkatkan Kerjasama dengan KPK

Kabanjahe – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan pembekalan calon kepala daerah menjelang Pilkada. Program pembekalan berjudul “Pilkada Berintegritas” ini bertujuan mempersiapkan para Calon Kepala Daerah agar dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan mengutamakan pelayanan publik.

Program ini dilaksanakan di 15 lokasi se Indonesia salah satunya Sumatera Utara. Kabupaten Karo turut diundang dalam acara yang dikgelar Selasa (24/4) di Aula Raja Inal lantai II Kantor Gubsu Medan.

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH mengatakan,para calon kepala daerah mendapat informasi tentang kemajuan percepatan pemerintah daerah terhadap program-program KPK yang sedang berlangsung di daerahnya.

KPK berharap pembukaan ini bermanfaat bagi kepala daerah yang terpilih dalam rangka membangun daerahnya masing-masing.

“Program Pilkada berintegritas ini mencakup tiga kegiatan yang pertama pembekalan pasangan calon Kepala daerah, kedua Deklarasi  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur, Walikota, Bupati beserta para wakil dan ketiga temu media” katanya.

Bupati didampingi Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti SE, Mansur Ginting ST, Anggota DPRD Karo, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi Msi, Kepala Inspektorat Philemon Brahmana, Kadis BPKPAD Andreasta Tarigan.

Sebelum acara dimulai, Pimpinan KPK Saut Situmorang sempat bertemu dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH. Pertemuan diluar jadwal tersebut cukup unik, Saut Situmorang sempat bertanya kepada Bupati Karo soal apakah ada penambahan pengungsi di Karo.

Bupati menjawab, tidak ada penambahan karena tidak ada lagi pengungsi di posko, sebagian sudah direlokasi ke Siosar, sebagian di Huntap (Hunian Tetap) dan ada di Huntara (Hunian Sementara).

Dalam kesempatan itu Saut meminta Bupati Karo meningkatkan kerjasama dengan KPK. “ Baguslah, kalau bisa Bang ditingkatkan lagi kerjasama KPK dengan Pemkab Karo, misalnya dalam hal Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan lainnya. Nanti kordinasi dengan staf ahli saya Pak Cahaya, bidang-bidang apa saja yang perlu ditingkatkan kerjasama kita,” ucap Saut.

Menanggapi pertanyaan Ketua KPK Saut Situmorang, Bupati Karo menduga pimpinan KPK asumsinya pengungsi masih ada tinggal di posko-posko. “Padahal pengungsi sudah tidak ada lagi di Posko-posko,”katanya dan menambahkan hal itu sudah dijelaskannya saat rapat di Ditjen Bina Pemdes di Jakarta.

Bupati Karo menjelaskan, alasan KPK ikut andil dalam Pilkada karena selama ini KPK hanya dikenal pada penindakannya saja. Padahal, KPK punya fungsi lain, seperti pencegahan, koordinasi, supervisi dan monitoring.

Hadir dalam acara tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo, Pimpinan KPK Saut Situmorang, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, para Walikota/Bupati dan Ketua DPRD se Sumatera Utara, Pasangan Calon Gubsu/walikota/Bupati beserta wakil, Ketua Partai Politik se Propinsi Sumut.

(herman harahap/nas)

Close Ads X
Close Ads X