Medan – Wartawan yang bertugas di lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara kembali mendapat hambatan dalam menjalankan tugas peliputan. Kali ini, wartawan dipersulit saat hendak masuk ke kantor tersebut.
Peristiwa yang terjadi pada Kamis (20/4) petang ini berawal ketika salah seorang wartawan senior salah satu surat kabar di Medan, yang sehari-hari bertugas di lingkungan Kantor Gubsu, dihadang seorang penjaga pintu bernama Iwan Lubis yang berstatus pekerja outsourcing, saat hendak masuk ke dalam kantor tersebut. Ketika itu petugas yang berjaga di pintu menanyakan identitas dan kepentingan datang ke kantor Gubsu kepada wartawan tersebut.
Hal itu sontak mengejutkan sampai-sampai sempat terjadi keributan kecil. Kejadian ini pun langsung menyedot perhatian rekan-rekan wartawan lainnya.
“Kami menjalankan tugas dari biro umum. Ini bagian dari unit layanan administrasi (ULA). Jadi semua yang masuk ke kantor Gubsu harus lakukan ke loket pendaftaran tamu,” kata Maulana, yang mengaku koordinator petugas outshourcing untuk urusan ULA.
Maulana sendiri mengaku belum mengenal wartawan yang bertugas di Kantor Gubsu, karena mereka baru bertugas sekitar dua bulan.
Keberadaan tenaga outshourching sebagai penjaga pintu masuk ini tentunya memberi kesan tumpang tindih, karena sebenarnya masih ada petugas Satpol PP yang memang bertugas menjaga keamanan Kantor Gubsu.
Sekdaprovsu Hasban Ritonga yang kebetulan melintas di lobi kantor Gubsu tak mau berkomentar banyak saat ditanyai hal ini. “Coba hal ini dikonfirmasi ke Biro Umum,” tandasnya.
Sampai berita ini dibuat, Kabiro Umun Faisal tidak bisa dikonfirmasi. Ponselnya tidak aktif saat dihubungi.
Insiden penghalangan ini pun menuai kecaman keras dari kalangan jurnalis dan pihak lainnya. Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Utara, Osriel Limbong, berpendapat ketatnya penjagaan di pintu masuk gedung kantor Gubernur Sumut mengindikasikan sinyal kurangnya kepercayaan Gubsu HT Erry Nuradi sendiri.
“Ketatnya penjagaan di pintu gedung lantai 1 kantor Gubernur Sumut ini memberi sinyal bahwa Gubernur tidak mempercayai para aparatur, PNS di bawahnya,” tutur Osriel.
Osriel juga mempertanyakan urgensinya penjagaan super ketat ini, sehingga harus merekrut tenaga outsourcing dari luar.
“Mengapa aparatur kantor Gubernur mempersulit wartawan dan masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah, sampe harus merekrut tenaga outsourcing dari luar,” tanya Osriel.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Barapaksi, Otti Batubara, menganggap adanya penjagaan di gedung kantor Gubernur Sumut di luar tenaga outsourcing Satpol PP dan PNS, menandakan bahwa di lingkungan Gubernur dikelilingi oleh mafia proyek berbaju PNS.
“Ciri-ciri pemerintah provinsi yang bermartabat kan dilihat dari pelayanan aparaturnya yang berbudi dan beretika, sopan santun. Bukan dengan sikap apatis dan arogan,” terang Otti.
Menurutnya, buruknya pelayanan pemerintah provinsi Sumatera Utara juga diduga dipicu oleh proses rekrutmen tenaga outshorching tersebut.
“Proses testing rekrutmen harusnya bukan karena kedekatan dan keluarga PNS. Yang terjadi pada rekan wartawan tadi bisa jadi contoh, terlihat sekali bahwa tenaga outshorching tadi mengandalkan oknum yang memasukkannya. Mereka terlihat bukan seperti karyawan, apalagi diharuskan pakai batik. Ini agar keluarganya tidak malu, dan tidak terlihat seperti karyawan,” jelasnya lagi.
Hal ini juga ditimpali oleh Andi Nasution, dari Medan Jurnalis Club (MJC). Menurut Andi, dijadikannya tenaga outshorching sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menegaskan arogansi Kepala Biro Umum saat ini.
“Rasanya layak MJC menyampaikan pada Gubernur Tengku Erry untuk mengevaluasi Faisal selaku Kabiro Umum,” cetusnya. (andri)