Wagubsu: Kepercayaan Pemerintah Pusat pada Pemprovsu Rendah

Medan – Wakil Gubernur Sumatera Utara Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung menyambut baik agenda kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Analisi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselenggarakan Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Medan, Rabu (22/3).

Dalam sambutannya, Wagubsu mengatakan tema ke­gi­atan Forum Koordinasi dan Kon­sultasi tentang Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, SDM yang profesional dan akuntabel menjamin efek­tifitas penyelenggaraan pe­merintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dirasa sangat sesuai dengan situasi di Sumatera Utara yang sedang bergiat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk efektifi­tas penyelenggaraan pemerin­tah, Nurhajizah mencontoh­kan, bulan lalu Pemprovsu su­dah mencanangkan pela­ya­nan Simpel Paten, yaitu un­tuk mempermudah pengurusan per­izinan kepada masyarakat.

Pelayanan pengurusan me­lalui online akan membuat masyarakat lebih terlayani. Dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diharapkan kepercayaaan pemerintah pusat terhadap pemerintah Sumatera Utara dapat meningkat.

“Kepercayaan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provin­si Sumatera Utara masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya anggaran yang disalurkan ke Sumut, hanya berkisar Rp10 triliun. Sementara DKI Jakarta mencapai Rp72 triliun. Anggaran yang terbilang kecil itu, Rp8,3 triliun digunakan untuk belanja pegawai sementara Rp1,7 triliun digunakan untuk tambal sulam pembangunan,” ujar Nurhajizah.

Nurhajizah juga mengajak semua aparatur untuk mem­perbaiki kinerja sesuai tupoksi dan bebas dari KKN. Mengajak seluruh aparatur melakukan reformasi birokrasi secara pro­fesional dan berintegritas.

Acara itu sendiri dibuka Deputi bidang Koordinasi Komu­ni­ka­si Informasi dan Aparatur Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Suwarsono. Agenda kegiatan forum koordinasi dan konsultasi analisi kebijakan tata kelola pemerintahan di isi berbagai paparan.

Topik perkembangan pe­lak­sanaan reformasi birokrasi 2016 di sampaikan Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan, Didid Noirdiatmoko. (andri)

Close Ads X
Close Ads X