Medan – Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (24/10). Aksi unjuk rasa yang dilakukan secara damai ini merupakan peringatan Hari Ulang Tahun IDI ke-66. Aksi serupa juga dilakukan secara serentak di beberapa daerah lainnya.
Dalam aksinya, para dokter tersebut menyatakan penolakan atas keberadaan program Dokter Layanan Primer (DLP). Para dokter menilai DLP bukanlah solusi untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Menurut mereka, fasilitas penunjang merupakan hal yang mesti diperhatikan dibanding peningkatan DLP tersebut. Untuk mengikuti serangkaian pendidikan hingga mencapai predikat dokter layanan primer membutuhkan waktu sampai sembilan tahun.
“Pemerintah bukan menyasar pada fasilitas kesehatan primernya, tapi malah menyasar kualitas SDM-nya. Salah satunya adalah masih minimnya fasilitas kesehatan di tempat mereka bekerja. Lama-lama ilmu yang mereka miliki itu bisa tertidur dan akhirnya hilang,” kata Sekretaris Bidang Keorganisasian dan Sistem Informasi Kelembagaan IDI Sumut, dr Khairani.
Kata Khairani, pemerintah saat ini kurang memperhatikan kesejahteraan para dokter. “Kami menilai, saat ini dokter masih jauh dari penghargaan. Penghasilan dokter tidak lebih dari sopir angkot saat ini,” katanya.
Hal ini juga dibenarkan Ketua Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Sumut dr Dedi Irawan. Menurutnya, program DLP ini terkesan pemerintah mengkastakan kalau dokter umum itu paling rendah.
“Seolah-olah penyebab banyaknya rujukan pasien ke RS karena dokter umum tidak berkualitas. Pernah ada kasus, ada pasien diabetes hanya diberi vitamin oleh dokter di layanan primer, padahal dokter itu tahu, vitamin itu tidak menyembuhkan penyakitnya si pasien. Tetapi untuk menjaga perasaan pasien, vitamin itu terpaksa diberikan karena cuma itu yang ada di layanan kesehatan tersebut,” tegasnya.
Ini membuktikan kalau sarana dan prasarana di layanan kesehatan primer harus dibenahi. Belum lagi masih ada dokter yang digaji hanya Rp50 ribu per hari (kerja 12 jam). “Program ini juga terkesan dipaksakan, karena sudah ada penolakan dari seluruh dokter di Indonesia, tetapi pemerintah tetap saja ngotot program ini dijalankan,” pungkasnya.
Karena itu, dia meminta dukungan dari seluruh instansi Pemprovsu agar menolak program DLP ini. IDI sendiri sangat mendukung rencana pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan primer baik Puskesmas maupun klinik swasta.
“Kami berjuang untuk menolak DLP sejak muktamar satu tahun lalu, tapi pemerintah tetap jalan. Ada pula surat edaran menkes ke kepala daerah untuk mendukung program DLP ini,” tambahnya.
Aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas Satpol PP dan kepolisian. Dalam aksinya, para dokter tersebut membawa poster yang bertuliskan tentang penolakan terhadap prodi DLP. (andri)