Medan – Sumatera Utara memang salah satu wilayah ‘rajanya’ kasus korupsi di Indonesia. Hal ini berdasarkan versi KPK yang disampaikan beberapa waktu lalu. Laporan terakhir diusung oleh Todung Mulya Lubis, salah satu advokat senior menyambangi Komisi anti rasuah, Kamis (11/8).
Ia mengadukan sejumlah temuan ‘miring’ di universitas bergengsi kebanggaan Sumut tersebut. Kepada wartawan, Todung mengaku bertemu dengan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan berdiskusi tentang dugaan korupsi di sebuah universitas di Sumut. “Diskusi dengan Pak Syarif, diskusi soal korupsi di USU (Universitas Sumatera Utara). Banyak sekali kan uang APBN,” kata Todung di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/8).
Todung mengaku menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat USU sehingga mendapatkan banyak laporan tentang berbagai masalah di fakultas-fakultas di kampus itu. Dia pun memaparkan beberapa masalah yang dihadapi di USU.
“Memang sudah ada laporan di USU sendiri, yang sudah sampai ke KPK soal dugaan korupsi di sana. Misalnya soal pengalihan aset, pengadaan, lalu uang suap untuk jadi mahasiswa atau spesialis. Ini juga terjadi di universitas lain, bukan hanya USU. Makanya KPK kan punya perhatian yg lebih terhadap korupsi dunia pendidikan,” kata Todung.
Todung pun menyebut bahwa KPK akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Dia melihat bahwa anggaran di dunia pendidikan cukup besar di APBN atau APBD sehingga potensi penyalahgunaannya lebih besar. “Makanya jadi concern kita semua,” ucap Todung.
“Tidak semua universitas itu punya sistem yang transparan dan akuntabel dan whistle blower mekanisme. Jadi semua itu mesti dibuat. Kalau enggak ada, itu pasti ada kebocoran, ini tantangan ke depan, karena uang yang mausk ke universitas itu enggak hanya negara, tapi pihak ketiga juga,” sebut Todung menambahkan. (dtc/ms/ant)