Todung Mulya Lubis Sampaikan Temuan | Dugaan Korupsi USU Dibeber ke KPK

Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (USU) yang juga advokat senior Todung Mulya Lubis mendatangi gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/8). Kedatangan Todung untuk berdiskusi dengan Pimpinan KPK terkait dugaan korupsi di Universitas Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww/16.
Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (USU) yang juga advokat senior Todung Mulya Lubis mendatangi gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/8). Kedatangan Todung untuk berdiskusi dengan Pimpinan KPK terkait dugaan korupsi di Universitas Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww/16.

Medan – Sumatera Utara memang salah satu wilayah ‘raja­nya’ kasus korupsi di Indonesia. Hal ini berdasarkan versi KPK yang disampaikan beberapa waktu lalu. Laporan ter­akhir diusung oleh Todung Mulya Lubis, salah satu advokat senior menyambangi Komisi anti rasuah, Kamis (11/8).

Ia mengadukan sejumlah temuan ‘miring’ di universitas bergengsi kebanggaan Sumut tersebut. Kepada wartawan, Todung me­ngaku bertemu dengan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan berdiskusi tentang dugaan korupsi di sebuah universitas di Sumut. “Diskusi dengan Pak Syarif, diskusi soal korupsi di USU (Universitas Sumatera Utara). Banyak sekali kan uang APBN,” kata Todung di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/8).

Todung mengaku menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat USU sehingga mendapatkan banyak laporan tentang berbagai masalah di fakultas-fakultas di kampus itu. Dia pun memaparkan beberapa masalah yang dihadapi di USU.

“Memang sudah ada laporan di USU sendiri, yang sudah sampai ke KPK soal dugaan korupsi di sana. Misalnya soal pengalihan aset, pe­ngadaan, lalu uang suap untuk jadi mahasiswa atau spesialis. Ini juga terjadi di universitas lain, bukan hanya USU. Makanya KPK kan punya perhatian yg lebih terhadap korupsi dunia pendidikan,” kata Todung.

Todung pun menyebut bahwa KPK akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Dia melihat bahwa ang­garan di dunia pendidikan cukup be­sar di APBN atau APBD sehingga po­tensi penyalahgunaannya lebih besar. “Makanya jadi concern kita semua,” ucap Todung.

“Tidak semua universitas itu punya sistem yang transparan dan akuntabel dan whistle blower me­kanisme. Jadi semua itu mesti di­buat. Kalau enggak ada, itu pasti ada kebocoran, ini tantangan ke depan, karena uang yang mausk ke uni­­versitas itu enggak hanya negara, tapi pihak ketiga juga,” sebut Todung menambahkan. (dtc/ms/ant)

Close Ads X
Close Ads X