Medan – Ketakutan sejumlah pejabat institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu pascaoperasi tangkap tangan (OTT) Plt Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Asrarul Hayat Nasution, mengindikasikan praktik pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten tersebut telah terjadi secara masif dan sistemik.
Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut, Rizaldi Mavi mengatakan, hal ini patut menjadi catatan. Dia bilang, jika memang tidak melakukan hal serupa, mengapa para pejabat di Labuhanbatu menjadi ikut ketakutan setelah rekan mereka tertangkap tangan.
Mantan Ketua Komando Inti (KOTI) Mahatidana Pemuda Pancasila Sumut menyarankan, apa yang kemudian harusnya dilakukan penyidik Polri adalah mengusut hingga ke pusat kekuasaan di Pemkab Labuhanbatu. Sebab, sebuah penyimpangan bisa terjadi secara masif dan sistemik bila ada perintah berjenjang hingga ke pusat kekuasaan.
“Kita berharap penyidikan kasus OTT Plt Kadis Kesehatan Labuhanbatu ini tidak terputus. Jangan pula hanya si Plt Kadis Kesehatan yang menanggung sendiri, jika memang bisa dibuktikan bahwa penyimpangan itu bersumber dari orang yang paling berkuasa di Pemkab Labuhanbatu,” tegas Rizaldi, Rabu (15/3).
Sekadar mengingatkan, Asrarul Hayat Nasution (AHN) terjaring OTT Tim Polres Labuhanbatu bersama Satgas Saber Pungli Provsu pada Kamis (9/3) pukul 20.00 WIB. Plt Kadis Kesehatan itu dibekuk langsung dari kediamannya di Jalan Kancil No. 6, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Rantau Selatan.
Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang menjelaskan, OTT itu terkait indikasi pemerasan terhadap tujuh bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang akan diangkat menjadi calon aparatur sipil negara (CASN). AHN dibekuk sesaat menerima gratifikasi dari salah seorang bidan PTT.
Dalam praktiknya, AHN menerima uang secara bertahap dari para bidan PTT, dengan jumlah antara Rp6 juta sampai Rp7 juta. Modus operasi AHN dengan cara menghubungi para bidan PTT yang sudah lulus ujian dan akan diangkat menjadi CASN.
Biaya yang diminta AHN disebutkan untuk keperluan pengiriman berkas para bidan PTT ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg )VI Medan dan BKN Pusat melalui BKD Kabupaten Labuhanbatu.
Senin (14/3) malam kemarin, Tim Satgas Saber Pungli Provsu dikabarkan menggeledah Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Labuhan Batu untuk mendapatkan bukti-bukti terkait OTT Plt Kadis Kesehatan. Kabar tersebut sontak membuat para pejabat di lingkup Pemkab Labuhanbatu ketakutan.
Bersamaan dengan beredarnya kabar penggeledahan Kantor BKD, malam itu juga berlangsung aktivitas padat di sejumlah kantor pemerintahan, termasuk di Kantor Dinas Pendidikan. Ditengarai, ada perintah khusus kepada seluruh institusi di lingkup Pemkab Labuhanbatu untuk ‘mengamankan’ berkas.
Sementara itu, terkait kabar penggeledahan di Kantor BKD, seorang petugas jaga malam di kantor itu hanya mengaku mengetahui ada empat mobil yang datang. “Tadi ke sini ada datang empat mobil, tapi tak tahu apa yang dilakukan mereka,” ujar sumber.
Hanya saja, kabar penggeledahan dibantah Sekdakab Labuhanbatu, M Yusuf Siagian. “Kita juga mendapat kabar ada Tim Saber Pungli masuk ke Ruangan BKD. Tetapi setelah dicek tidak ada,” kata M Yusuf Selasa (14/3) kemarin.
(ial)