Medan – Anggota DPRD Sumut Fanotona Waruwu kecewa terhadap Gubsu Tengku Erry Nuradi, karena akhir-akhir ini sering tidak menghadiri rapat paripurna DPRD Sumut dan dinilai Gubsu mulai melalaikan aspirasi rakyat Sumatera Utara.
“Dalam dua minggu ini, sudah dua kali berturut-turut tidak hadiri paripurna DPRD Sumut. Dewan sangat kecewa, karena Gubsu sudah lupa dengan tugas pokoknya,” ujar Fanotona Waruwu kepada wartawan, di ruang kerjanya gedung DPRD Sumut, Selasa (17/10).
Dicontohkan Fanotona, paripurna dewan tentang laporan hasil reses anggota DPRD Sumut di-33 kabupaten/kota se-Sumut, Senin lalu (9/10) tidak dihadiri Gubsu ataupun Wagubsu, sehingga paripurna terpaksa ditunda. Padahal paripurna hasil reses dewan merupakan agenda penting yang harus dihadiri Gubsu, karena banyak persoalan yang diaspirasikan masyarakat.
Kemudian pada paripurna kedua Senin (16/10) dengan agenda yang sama minggu lalu, juga tidak dihadiri Gubsu atau Wagubsu, tapi diwakili oleh Plt Sekdaprovsu, sehingga ada kesan Gubsu masih memandang sebelah mata terhadap DPRD Sumut yang merupakan wakil rakyat Sumatera Utara.
“Kalau Gubsu tidak bisa hadir, harusnya dilimpahkan kewenangan kepada Wagubsu, Bagi-bagi tugas lah, agar paripurna dewan benar-benar dihargai. Jika Gubsu tidak hadir, ada kesan lembaga legislative ini disepelekan dan secara tidak langsung juga telah menyepelekan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Tidak hadirnya Gubsu pada paripurna DPRD Sumut, anggota Komisi A DPRD Sumut ini menilai, Gubsu tidak sensitif terhadap masyarakatnya atau mulai lelah memimpin masyarakat Sumut diujung masa jabatannya mulau berakhir.
Karena 4 bulan lagi Gubsu mulai cuti mengikuti pertarungan Pilgubsu. Bulan Februari 2018 saat Gubsu sudah mulai menyerahkan jabatannya dan setelah pemilu sudah tidak jadi Gubsu jika tidak lagi terpilih.
“Sepertinya Gubsu mulai lelah, karena banyaknya persoalan yang tidak tuntas-tuntas dan menjadi beban pikiran. Misalnya kondisi pembangunan belum juga selesai, antara lain persoalan rentetan dari PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online berbuntut pada terkuaknya permainan siswa diluar aturan. Ini membuktikan kemampuannya mulai lemah.
Terkait tidak adanya harmonisasi antara Gubsu dan Wagubsu, anggota Fraksi Partai Hanura ini menilai, ada keraguan terhadap keharmonisasian tersebut, sepertinya seolah-olah ada ‘benteng’ diantara mereka dalam kewenangan melaksanakan tugas. Terbukti dari tidak hadirnya Gubsu dan Wagubsu pada paripurna dewan.
“Jika mereka harmonis, salha satu diantara mereka mewakili. Itulah gunanya dibuat wakil. Kalau Gubsu tidak bisa hadir, ada wakilnya. Jangan-jangan Wagubsu tidak diberitahu agar menghadiri paripurna,” ujarnya lagi.
(isvan)