Medan – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, pihak Kepolisian Republik Indonesia menyebut ada 5 provinsi di Indonesia yang memiliki kerawanan tinggi dari segi keamanan. Polri menilai, kelima wilayah tersebut berpotensi terjadi konflik.
“Pilkada 2018 berlangsung di daerah boleh dikatakan daerah-daerah yang gemuk, daerah gemuk ini artinya potensi kerawanannya tinggi,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto.
Jumlah masyarakat Indonesia yang heterogen dari segi agama, suku dan latar belakang membuat tingkat terjadinya konflik dalam Pilkada menjadi sangat tinggi. Polri pun tak tinggal diam dan melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi hal yang ditakutkan itu.
Adapun kelima Provinsi rawan tersebut salah satunya adalah Sumatera Utara. Setidaknya ada 16 wilayah kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan Pilkada Serentak.
Berikut merupakan rincian wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi di Indonesia:
1. Jawa Barat
Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang akan memanas saat pesta demokrasi serentak terjadi di tahun 2018 mendatang. Hal ini diperkuat karena jumlah kontestan Pilkada 2018 yang cukup banyak di 16 wilayah Jawa Barat.
Melihat kondisi tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Waras Wasisto mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap kompak menjaga stabilitas dan keamanan di Jawa Barat.
Wasisto menilai bahwa pernyataan Menko Polhukam Wiranto tidak bisa dianggap sepele karena hal tersebut pastinya berdasarkan data dan analisa yang dilakukan oleh pihak kementerian.
2. Jawa Timur
Jawa timur juga termasuk kedalam salah satu Provinsi yang berpotensi adanya gejolak saat Pilkada serentak 2018 dilakukan. Adapun daerah-daerah yang dinilai rawan pada Provinsi Jawa Timur yaitu meliputi bagian timur Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi, Madura, dan Mojokerto.
Melihat hal tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Machfud Arifin mengungkapkan bahwa telah melakukan pemetaan daerah yang rawan di Jawa timur sebagai salah satu langkah awal antisipasi yang dilakukan pihaknya.
Machfud juga menambahkan bahwa bahwa kerawanan akan terjadi di beberapa tahapan seperti proses kampanye dan saat proses pelaksanaan. Kerawaan itu bisa timbul karena adanya sabotase dan hal lainnya yang cenderung bersikap curang.
Namun, Madhfud juga mengatakan bahwa polda Jatim akan mengerahkan dua per tiga petugas kepolisian yang akan dibantu oleh pasukan-pasukan Kodam V Brawijaya Jawa Timur untuk menjaga keamanan Pilkada serentak 2018.
3. Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan juga dianggap sebagai zona merah yang rawan akan konflik saat Pilkada serentak 2018 nanti. Dari pemetaan Kepolisian Daerah Sulawesi sementara disimpulkan bahwa sebanyak 13 atau semua agenda pilkada di Sulsel tergolong rawan pelanggaran maupun konflik.
Kepala Polda Sulsel Irjen Umar Septono mengungkapkan, bahwa dalam pesta demokrasi yang terjadi , semua kemungkinan dapat terjadi termasuk kondisi yang rawan, Maka dari itu, pihaknya menilai harus mempersiapkan dnegan optimal dan melakukan pengawalan dengan terbuka, transparan, dan serius.
4. Sumatera Utara
Selain tiga Provinsi diatas, Provinsi Sumatera Utara juga menjadi salah satu Provinsi yang rawan terjadi konflik saat gelaran Pilkada serentak 2018. Hal ini juga dicatat oleh Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) bahwa terdapat 3 daerah rawan konflik di wilayah Sumatera Utara, yaitu Dairi, Langkat dan Batu Bara.
Menurut Anggota Bawaslu Sumatera Utara, Aulia Andri menyebutkan bahwa Sumatera Utara masuk kedalam kategori rawan sedang. Maka dari itu, pihaknya memberikan perhaian lebih pada wilayah yang dianggap rawan terhadap pelanggaran dan kecurangan. Selain itu, Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar Pilkada serentak nanti dapat berjalan aman dan nyaman.
5. Papua
Badan Pengawas Pemilu mengkategorikan Papua sebagai provinsi dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi dalam pilkada 2018. Hal ini dibuktikan dengan nilai indeks kerawanan Provinsi Papua yang mencapain angka 3,41. Potensi kerawanan ini disebabkan oleh partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pemilih yang minim.
Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar menyebutkan empat daerah rawan kericuhan di Papua mendapat perhatian khusus kepolisian. Keempat wilayah tersebut yaitu Jayawijaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai. Untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, Polda Papua akan mengerahkan 14 ribu lebih personelnya. Ribuan anggota pengaman tersebut termasuk 2.800 personel TNI dan sekitar 4.000 personel Perlindungan Masyarakat. (oz/put)