Medan – Satu data statistik penting untuk akurasi pembangunan Sumut, sehingga sinergisitas dan integrasi antara kebutuhan data pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendataan data-data statistik bernilai strategis.
Kadis Kominfo Provsu Drs H Mhd Fitriyus SH MSP mengemukakan itu pada Forum Dialog tentang Statistik Sektoral se-Sumatera Utara di Hotel Siantar Kota Pematangsiantar, kemarin.
Sebelumnya, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Abdul Aziz SSos MAP, selaku panitia melaporkan, kegiatan ini bertujuan mewujudkan kesamaan persepsi pemahaman dan penyelarasan mulai dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tentang pentingnya data yang akurat, berkualitas dan mutakhir dalam mendukung program/kegiatan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, dihadapan Kepala BPS Sumut dan para Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Sumut, Fitriyus memaparkan tema kegiatan ini yakni membangun sinergitas statistik sektoral kabupaten/kota sangat strategis.
Sinergi itu penting bagi aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya membangun koordinasi dan sinkronisasi yang berkesinambungan, sinergisitas dan terintegrasi antara kebutuhan data pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendataan data-data statistik sektoral menjadi satu data se provinsi sumatera utara.
Dipaparkannya, Diskominfo sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang untuk saat ini mengurus tiga bidang pemerintahan yaitu bidang kominfo, statistik dan persandian.
Bidang statistik merupakan tugas utama pada domain pemerintah daerah yang selanjutnya disebut data sektoral.
Sebagai kajian jika melihat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 ada kewenangan-kewenangan kotemporer yang menyangkut kewenangan bersama, menyangkut bidang statistik sektoral yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk dikelola bersama sebagai urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan tidak dasar.
Untuk itu, lanjutnya, tugas kominfo saat ini merupakan sebagai pengolah data statistik bidang sektoral.
Data saat ini merupakan hal yang wajib ada dan disiapkan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta penyiapan data dan informasi pembangunan, baik untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanakan kebijakan pembangunan publik, maupun dalam pelayanan publik secara luas.
Untuk menyatukan data sektoral diperlukan koordinasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun sistem data yang lengkap. Itu bukanlah pekerjaan mudah dan ringan.
Dibutuhkan ketelitian dan koordinasi lintas sektor, yakni kerjasama dan kolaborasi antara BPS, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga tercipta basis data yang akurat, terkini dan terpercaya kualitasnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kominfo memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas data dan informasi yang diolah, serta sumberdaya manusia aparatur yang handal dan profesional dalam peningkatan kinerjanya baik itu pejabat yang bertanggung jawab atas penyediaan data-data pembangunan di daerah.
Untuk itu, perlu ditingkatkan koordinasi yang berkesinambungan dengan pendekatan lintas sektoral yang bersifat holistic dan terintegrasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga data yang dibutuhkan dapat disinergikan secara kesamaan visi maupun misi, khususnya dalam rangka percepatan tercapainya prioritas pembangunan daerah di provinsi Sumatera Utara.
(andri)