Salahkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | Banggar DPRD Sumut Kecam Hasban Ritonga

Medan | Jurnal Asia
Kalangan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut mengecam pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga yang menilai ketidakpatuhan masyarakat menjadi salah satu kendala sulitnya pemerintah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal dari sektor pajak kendaraan bermotor.

“Kita amat kecewa de­ngan pernyataan Pak Has­ban yang terkesan justru mengam­bing­hitamkan ma­sya­rakat akibat ketidakmampuan pemerintah yakni Dinas Pen­dapatan Daerah (Dispenda) Sumut dalam meng­gali PAD,” cetus anggota Banggar DPRD Sumut H Wagirin Arman di gedung dewan, akhir pekan lalu.

Seharusnya, sebut Wagirin, Sekdaprovsu sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak menyerah. Apalagi, sektor pajak kendaraan bermotor merupakan potensi besar PAD Sumut, yang harus benar-benar digali secara maksimal.

“Sekda belum apa-apa kena­pa sudah nyerah tidak mampu penuhi target PAD, harusnya cari terobosan,” ujar politis senior Partai Golkar ini didampingi sejumlah anggota Banggar DPRD Sumut lainnya, yakni, Dar­win Lubis, Nezar Djoeli, Mus­lim Simbolon, Arota Lase dan Leo­nard Surungan Samosir.

Sebelumnya dalam rapat Banggar DPRD Sumut dengan TAPD baru-baru ini, Hasban Ritonga mengungkap hanya 2,2 Juta kendaraan di Sumut yang patuh membayar pajak dari lebih 5 juta kenderaan yang beroperasi di daerah ini.

Mengejutkan Tim Banggar
Hal senada disampaikan ang­gota Banggar Darwin Lubis yang menyatakan, hingga sa­at ini 80 persen PAD masih mengandalkan dari sektor pajak kendaraan bermotor, itupun Dispenda Sumut tidak mampu menggalinya secara maksimal, malah menuding masyarakat yang bandel tidak mau bayar pajak.

“Kita meminta Pemprov Su­mut jangan terus menyalahkan rakyat karena ketidakmampuan jajarannya bekerja secara mak­simal. Seharusnya, ada tero­bosan agar wajib pajak menjadi terpanggil dan bergairah dalam membayar kewajibannya itu,” sebut politisi Partai Hanura itu.

Pemerintah, lanjutnya juga bisa menggandeng aparat untuk rutin menggelar razia. Selain itu, pejabat maupun jajaran Dis­pen­da Su­mut harus turun ke lapangan, sert­a memiliki komitmen untuk se­nantiasa mempermudah pro­ses masyarakat yang ingin mem­bayar pajak.

“Coba bayangkan jika sepa­ruh saja dari 3 juta kendaraan yang dinyatakan tidak membayar pajak bisa dikejar oleh Dispenda, sudah triliunan PAD yang bisa terkumpul untuk menutupi ke­kurangan anggaran,” papar Darwin.

Dalam hal ini, dia menilai kinerja Dispenda Sumut sangat buruk, selaku mengumpul dan pengelola keuangan daerah. “Setiap tahun PAD tidak pernah penuhi target,” cetusnya. Sementara itu Leonard Samo­sir mengaku tidak yakin sekaligus terkejut dengan pernyataan Hasban yang mengklaim 3 juta lebih kendaraan di Sumut tidak membayar pajak. “Tidak masuk akal jumlah tersebut, dimana-mana saja itu, ” ujarnya.

Kalangan dewan berharap Pemprov Sumut di bawah kepe­mimpinan Plt Gubernur Tengku Erry Nuradi, untuk senantiasa membuat terobosan agar benar-benar terlihat perubahan ke arah yang lebih baik.
(isvan)