Ribut Soal Pemberhentian Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Dinilai Tidak Produktif

Medan | Jurnal Asia
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) angkat bicara mengenai keributan terkait pemberhentian Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi.

“Perdebatan di media massa yang melibatkan DPRD Sumut dan Gubsu terkait pemberhentian Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi dinilai tidak produktif. Sudah pasti perdebatan yang terjadi bukan untuk meningkatkan pelayanan PDAM Tirtanadi semakin lebih baik,” ujar Seketraris LAPK Sumut Padian Adi Siregar, Jumat (8/2).

Bahkan menurutnya, kesan yang muncul kisruh yang terjadi, di satu sisi hanya sekedar melanggengkan jabatan dan di sisi yang lain Gubsu ingin mengganti Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi yang sejalan dengan kebijakannya.

“Stigma yang muncul selama ini ternyata benar adanya, orang yang diangkat jadi Dewas Pengawas hanya berdasarkan kedekatan bukan atas dasar profesionalisme,” ungkapnya.

Lebih lanjut Padian mengungkapkan, setelah dua tahun kenaikan tarif illegal  yang dilakukan Gubsu, dua kali berganti Dewan Pengawas dan dua kali pula telah berganti Gubernur, pelayanan PDAM Tirtanadi akan lebih baik hanya isapan jempol belaka bahkan fakta yang terjadi pelayanan PDAM Tirtanadi justru semakin buruk.

Ia mengatakan Gubernur dan Dewan Pengawas boleh berganti dan berjanji kualitas air tidak keruh dan bau, kuantitas air deras dan lancar dan kontinuitas air tidak macet ternyata hanya janji tinggal janji.

“Masyarakat sesungguhnya “muak” dengan keributan yang melibatkan pemangku kepentingan PDAM Tirtanadi khususnya DPRD Sumut bersuara ketika bicara jabatan Dewan Pengawas, tetapi diam seribu bahasa ketika tarif air dinaikkan Gubsu secara sepihak akhir tahun 2016,” kecamnya.

Protes terhadap Gubsu, dikatakan Padian harus melibatkan DPRD ketika mengeluarkan keputusan terkait BUMD sangat kontradiktif sekali dengan protes yang disampaikan pelanggan pada polemik kenaikan diributkan pelanggan.

“Paling miris tentu, ketika kewenangan DPRD Sumut “diamputasi” pada Perda PDAM Tirtanadi yang baru, tidak ada satu pun anggota DPRD Sumut yang protes, bahkan pasang badan untuk Gubsu,” kata Padian.

Gubsu setali tiga uang dengan DPRD Sumut, Padian mengatakan Gubsu mengangkat Dewan Pengawas tidak sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 yaitu mengangkat Dewan Pengawas dari unsur partai politik dan lebih banyak dari jumlah direksi.

“Jadi, perdebatan terjadi cenderung hanya karena kepentingan masing-masing terganggu, oknum anggota DPRD protes karena orangnya dihentikan sedangkan Gubsu memberhentikan Dewan Pengawas yang lalu karena bukan orangnya,” tandasnya.(wo)