Medan | Jurnal Asia
Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 di Hotel Polonia Jalan Sudirman Medan, Minggu (8/7) kemarin, berlangsung alot.
Rekapitulasi hasil suara yang dibuka oleh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, dan perhitungan dimulai Minggu pukul 09.00 WIB hingga malam pukul 21.00 WIB belum juga berakhir.
Proses rekapitulasi suara berlangsung alot dan memakan waktu lama ini, terkait dengan sorotan Bawaslu Sumut mengenai jumlah distribusi C6 (undangan memilih), jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan jumlah surat suara.
Terdapat 8 kabupaten/kota yang menjadi sorotan mengenai tidak sinkronnya data DPTB dengan hasil suara Pilgubsu dan Pilkada Bupati. Kedelapan kabupaten/kota itu antara lain yakni Langkat, Deliserdang, Batubara, Labuhanbatu Utara, Kota Padang Sidempuan, Dairi, Tapanuli Utara, dan Padang Lawas Utara.
“Terkait hal ini, kami meminta KPU Kabupaten Kota untuk memastikan data mana yang digunakan untuk penghitungan rekapitulasi. Apakah data Pilgub atau Pilbup,” kata Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Hardi Munthe menyoroti soal formulir C6 yang tidak didistribusikan.
Jumlahnya mencapai 9 persen dari jumlah DPT 9,2 juta. “Itu soal C6. Ini yang selalu menjadi masalah tiap pemilu,” kata Hardi dalam rapat itu. Berbagai laporan yang masuk ke Bawaslu sedang dalam proses penanganan.
Yang cukup mengejutkan, Bawaslu juga menemukan ada formulir C1 yang dirubah.
“Laporannya sudah ditangani, termasuk Deliserdang.Di KPPS ada yang merubah C1. Itu ditemukan saat rekap di Deliserdang,” katanya.
Hal yang sama juga ditanyakan oleh saksi Paslon No.urut 2 yang secara kritis menanyakan tidak sinkronnya data DPTB dengan hasil suara. Sedangkan, saksi Paslon No.urut 1 menyampaikan agar forum fokus perhitungan rekap, bila ada catatan yang dirasa janggal, dapat diselesaikan setelah perhitungan. Akhirnya, Komisioner KPU Sumut terpaksa menskor rapat pleno hingga pukul 20.00 WIB.
Selanjutnya, perwakilan kedelapan KPU Kabupaten/Kota yang DPTB nya tidak sinkron dipersilahkan maju ke forum untuk memberikan penjelasan mengenai data yang tidak sinkron itu.
Sementara, Divisi Teknis KPU Sumut Benget Manahan Silitonga menyampaikan memang ada perbedaan DPTB di 8 KPU Kabupaten/Kota tersebut. “Soal DPTB yakni pemilih di hari H tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki E KTP itu jumlahnya mencapai 337.751, nanti akan menjadi proses pemutakhiran untuk pemilihan selanjutnya,” ungkapnya.
Terkait dengan C6, Benget menyampaikan distribusi kepada pemilih disampaikan pada H-3. “Terkait C6 nah ini sebagaimana ketentuan itu memang kita rekapitulasi jadi proses C6 disampaikan H-3 setelah itu petugas kita tidak bisa menyampaikan kepada pemilih,” jelasnya.
“Jika petuga kami tidak bisa menyampaikan kita bisa melihat di rekap, sepanjang terdaftar di DPT pemilih bisa menjemput secara proaktif, seandainya C6 ini sangat mereka butuhkan. Pada substansinya tanpa C6 bila sudah terdaftar di DPT dan memiliki E KTP sudah bisa menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.
Ia mengatakan terdapat 807.952 surat undangan C6 yang ditarik kembali oleh KPU Sumut. “C6 yang tak tersampaikan mesti ditarik, jikalau tak tersampaikan jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.
Ia juga tidak menampik adanya human eror terkait dengan distribusi surat suara. “Terkait surat suara antara yang kami cetak distribusikan kita transparan, ada human eror salah pengepakan, selalu ada 2 sampai 3 selisih, hal inilah yang membuat perbedaan itu, pengepakan di kab/kota ketika menurunkan di TPS itu berbeda jumlah semestinya,” tandasnya.
Sebenarnya saat pukul 18.00 WIB rekapitulasi suara yang telah dihitung sudah mencapai 33 Kabupaten/Kota. Namun, adanya sorotan di 8 Kabupaten/Kota membuat KPU Sumut kembali melakukan validasi ulang mulai pukul 20.00 WIB.
Data dihimpun wartawan, pasangan nomor urut 1 Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) unggul di 17 kabupaten kota di Sumut, sedangkan pasangan nomor urut 2 Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) unggul di 16 kabupaten kota.
(bowo/rol)