PTUN Medan Batalkan Pemenang Lelang Proyek PUPR Di Kecamatan Muara

 

Kantor Kementerian PUPR Wilayah I Medan. Ist

Medan | Jurnal Asia
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan membatalkan penetapan pemenang lelang/tender proyek pekerjaan pembangunan Permukiman Perdesaan Pariwisata di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara.

“Pembatalan pemenang lelang proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut tertuang dalam putusan nomor 139/G/2019/PTUN-Mdn tanggal 28 Agustus 2019,” kata Wakil Direktur CV Raissa Karya Abadi, Ery Juniardi selaku penggugat kepada wartawan di Medan, Kamis (5/9/19) kemarin.

Ia menyebutkan, penetapan pemenang lelang dibatalkan oleh Pengadilan karena Pokja Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut yang melaksanakan proses pelelangannya, diduga bekerja tidak berdasarkan peraturan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Sebab itu, kata dia, CV Raissa Karya Abadi menggugat penetapan pemenang lelang terhadap CV Lentera Nusa, dan pada akhirnya gugatan CV Raissa Karya Abadi dikabulkan keseluruhannya oleh hakim PTUN Medan.

Dijelaskan, proyek APBN 2019 dengan pagu Rp 3 milar dan nilai Harga Penghitungan Sementara (HPS) Rp 2.816.064.243,30 itu mulai dilelang pada 14 Februari 2019, diikuti 20 perusahaan. Pemenang lelang/tender diumumkan 26 Maret 2019, yakni CV Lentera Nusa dengan penawaran Rp 2.555.191.000,00. Sedangkan CV Raissa Karya Abadi dengan penawaran lebih rendah, yakni Rp 2.252.850.259,17 namun dikalahkan.

“Kami mempertanyakan kredibilitas Pokja dengan memberi sanggahan, dan menggugatnya ke PTUN, karena kuat kemungkinan Pokja tidak transparan dalam pemilihan pemenang lelang, sehingga negara mengalami kerugian sekitar Rp 302.340.741 berdasarkan selisih penawaran kami ajukan dengan pemenang lelang,” sebutnya.

Ery Juniardi juga mengatakan, ternyata di lapangan proyek tersebut sedang dikerjakan oleh CV Lentera Nusa, tetapi karena penetapan pemenang lelangnya telah dibatalkan oleh Pengadilan, maka pekerjaan dihentikan sementara dan nilai proyek tersebut tidak dibayarkan kepada CV Lentera Nusa, dan itu menurutnya, bukanlah tanggung jawab dari Kementerian PUPR.

Pihak Kementerian PUPR bidang konstruksi pekerjaan pembangunan Permukiman Perdesaan Pariwisata hendak dikonfirmasi, sepertinya mengelak.

Sejumlah staf ditanya, mengaku tidak mengenal nama-nama Pokja yang membidangi pekerjaan tersebut. “Tidak ada nama Ridwan,” kata mereka saat ditanyakan salah satu nama Pokja yang tertera di lembaran kualifikasi pekerjaan.(wo)