Medan – Anggota DPRD Medan Hasyim SE menilai perbaikan insfrastruktur jalan rusak di Kota Medan pelaksanaannya terkesan agak lambat sehingga berimbas pada keluhan warga masyarakat secara global.
“Pelaksanaan pengerjaannya lambat, meski upaya dan kemauan dari Pemko Medan memperbaiki infrastruktur jalan sudah ada dengan menyediakan anggaran pada tahun 2017,” katanya di sela paripurna Perubahan P APBD Medan 2017 di gedung dewan, kemarin.
Hasyim mengatakan, ada tiga kategori infrastruktur jalan yakni yang penanganannya di bawah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Di Kota Medan sendiri saat ini sudah banyak ruas jalan diperbaiki Pemko Medan, meski hasilnya belum sesuai harapan.
Menurut dia, pengawasan harus lebih ditingkatkan dalam upaya memperbaiki jalan rusak di kota ini agar hasil kerja sesuai standar.
“Kita akui, di lapangan terlihat aspal yang digunakan dalam memperbaiki jalan rusak kurang bermutu, karena di sana-sini banyak yang terkelupas,” sebut politisi PDI Perjuangan ini.
Harusnya, sebut Hasyim, sebelum jalan rusak itu diperbaiki dan diberi aspal baru, maka aspal yang lama dikikis habis dan dibuang terlebih dahulu, baru kemudian ditimpa dengan aspal yang baru. seperti yang dilakukan di negara maju Korea dan Tiongkok.
Namun di lapangan, pelaksana proyek langsung menimpa jalan rusak itu dengan aspal baru, Akibatnya aspal jalan semakin tinggi. Karenanya pengawasan harus lebih ditingkatkan supaya masyarakat tidak berpikiran Pemko lambat. Apalagi dana untuk perbaikan infrastruktur jalan yang dianggarkan Pemko Medan saat ini juga tidak sedikit sekitar Rp400 miliar.
“Koordinasi di lapangan juga harus dilakukan agar hasilnya pekerjaan maksimal dan sesuai harapan,” katanya.
Menyinggung proyek drainase, Hasyim mengatakan, yang harus segera dilakukan pelaksana proyek adalah percepatan pembersihan setelah melakukan pembangunan drainase. Apalagi, ada kesan drainase yang kondisinya masih baik juga dibongkar habis.
“Padahal sebenarnya cukup diperbaiki/direhab saja. Ke depan diharapkan tidak ada lagi pelaksanaan pekerjaan proyek drainase yang terkesan mubazir, yang kondisinya masih baik cukup diperbaiki saja,” katanya.
-Jangan Susahkan Warga
Sedangkan Anggota DPRD Sumut asal daerah pemihan Medan Brilian Moktar mengatakan, pengerjaan proyek drainase di Kota Medan hendaknya tidak mengganggu kelancaran dan aktivitas warga masyarakat.
Menurut Brilian, yang terjadi saat ini pelaksana proyek membuang begitu saja tanah hasil galian di pinggir jalan, sehingga amat merugikan warga masyarakat. Padahal, seharusnya pengerjaan perbaikan drainase jangan sampai ada sisa tanah karena amat mengganggu warga.
“Bahkan ada kesan sengaja di letakkan begitu saja di pinggir jalan, dan kemudian mereka minta sesuatu kepada warga agar tanah hasil galian itu mereka angkat. Harusnya para pelaksana proyek ini tidak menyusahkan masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Dia berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemko Medan, terutama menyangkut infrastruktur jalan dan drainase lebih giat lagi menjalankan tugasnya dalam membenahi Medan sebagai Rumah Kita, terutama dalam mengantisipasi terjadinya banjir.
“Apalagi, kemarin ini Medan sudah dapat lampu merah dari Presiden Jokowi soal rusaknya infrastruktur jalan,” ujar Brilian.
Menurutnya, SKPD yang menangani infrastruktur jalan dan drainase harus membuka mata agar proyek pengerjaan drainase hasilnya maksimal dan tepat waktu. Apalagi, saat ini waktu yang tersisa tinggal dua bulan untuk tahun anggaran 2017.
Sebaliknya, Walikota Medan juga hanya bangga dengan menyediakan dana Rp1 triliun lebih untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan drainase, tetapi sebaliknya harus bisa mengingatkan SKPD yang menanganinya agar pekerjaan bisa terlaksana sesuai target.
“Selain itu, kita juga menyayangkan masih adanya pengerjaan proyek drainase yang tidak tidak dilengkapi dengan plank proyek, karena berdasarkan aturan setiap proyek pemerintah harus dilengkapi dengan plank,” katanya. (isvan)