Medan – Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Sumut Sarmadan Hasibuan menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bahan bakar kendaraan (PBB-KB) Sumut terindikasi tidak maksimal.
Sebab, Pertamina Marketing Operation Regional I Sumbagut tak pernah terbuka mengenai data konsumsi bahan bakar di Sumut. Sementara konsumsi bahan bakar berpengaruh langsung pada penerimaan daerah dari sektor PBB-KB. Pertamina pun diminta terbuka terkait hal ini. Sayangnya, pihak Pertamina MOR I Sumbagut yang turut diundang dalam dialog, tidak hadir memberikan penjelasan.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Sumatera Utara, Sarmadan Hasibuan yang menjadi narasumber dialog dengan tema “PBB-KB Ada Apa?.” Dialog ini digagas oleh DPW Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut yang berlangsung Jumat (23/12) di Medan.
“Kami telah meminta ke Pertamina, tapi Pertamina tak pernah memberikan, kita tidak tahu kenapa,” kata Sarmadan.
Tak pelak, dalam penyusunan target PAD di tiap daerah khususnya Sumatera Utara, sering terjadi inkonsistensi. Artinya, target yang dipasang kadang dibawah realisasi. “Yang sering kita terima alasan adalah bahwa penurunan karena ada fluktuasi harga yang dua kali terjadi pada 2016,” bebernya.
Ia menjelaskan, hingga November 2016, realisasi PAD dari PBB-KB mencapai angka Rp 714.925.723.250. Jumlah ini adalah 94 persen dari target PAD Sumut. “Masyarakat sering bertanya karena jumlah kendaraan terus bertambah. Kita harapkan keterbukaan dari Pertamina agar kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, dan kalau dapat kan kita bisa menyusun bagaimana perencanaan penerimaan kita,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, Dispenda Sumut sebelum ini telah menyurati KPK agar mendorong Pertamina terbuka karena PBB-KB adalah hak Sumut. Pengamat anggaran, Sirajudin Gayo menjelaskan, PBB-KB adalah pajak merupakan hak. Alurnya, pajak dipungut oleh Pertamina lalu diserahkan ke Dispenda. Dan itu menimbulkan kesan, besaran PBB-KB suka hati Pertamina.
Dikatakannya, pertumbuhan pajak daerah Sumut berada dibawah nasional. Begitu juga indeks fiskal Sumut yang berada di peringkat 27 dari 34 provinsi. “Artinya kemampuan daerah untuk membangun rendah salah satu faktornya adalah gara-gara belanja pegawai terlalu tinggi, tidak seimbang. Solusinya adalah meningkatkan PAD dan PBB-KB ini adalah hak Sumut,” katanya.
Menurutnya, masyarakat bisa menggugat Pertamina menyangkut keterbukaan informasi publik. Apalagi, ia melihat terjadi penurunan realisasi PAD yang tidak wajar. Pengamat anggaran dari FITRA Sumut Rurita Ningrum menilai, perlu adanya inovasi dari stake holder terkait untuk mendongkrak PAD yang pada gilirannya akan digunakan untuk membiayai pembangunan.
Gubernur LIRA Sumut Febry Dalimunte mengatakan, bahwa dialog yang digagas LIRA tak lain sebagai upaya sumbangsih LIRA terhadap pembangunan Sumut. “Dialog-dialog seperti ini akan kita gelar secara berkala sebagai sumbangsih kita,” katanya.
Turut hadir dalam dialog ini puluhan peserta dari berbagai latarbelakang mulai dari akademisi, aktivisi, mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat. (bowo)