Medan – Pengusaha anggota Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Sumatera Utara memboikot atau tidak bersedia menjadi peserta Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 yang akan digelar atrium di Medan, 3 – 5 Maret.
“Boikot GATF disepakati pengusaha biro perjalanan wisata anggota Asita Sumut, Jumat lalu sebagai bentuk dukungan atas protes Asita kepada Garuda Indonesia yang memotong komisi penjualan tiket pesawat Garuda Indonesia,” kata Ketua Asita Sumut, Solahuddin Nasution, Minggu (19/2).
Menurut dia yang didampingi beberapa pengurus Asita Sumut antara Wakil Ketua Asita Adil Anwar, C.H.J Gultom Sekretaris H.R.Yuriandi Siregar, dan Bendahara Ie Ie Djoelaika, pemotongan komisi kepada agen perjalanan wisata itu akan diberlakukan Garuda mulai 1 Maret 2017 dari rencana awal Februari.
Garuda menunda pemotongan komisi setelah kebijakan itu ditolak keras DPP Asita dan seluruh DPD Asita.
“Asita bukan minta diundur pemberlakuan pemotongan komisi itu, tetapi dibatalkan,” kata Solahuddin.
Penolakan Asita Sumut untuk mengikuti GATF 2017 di Kota Medan itu juga wujud dukungan atas Surat Edaran DPP Asita tertanggal 7 Februari yang meminta seluruh anggota dilarang mengikuti semua kegiatan dalam bentuk apapun dengan pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Oleh karena GATF pertama digelar di Medan, maka seluruh anggota Asita Sumut memutuskan tidak akan mengikuti program itu. Sejumlah anggota yang sudah sempat mendaftar dan membayar stand di GAFT mengaku rela merugi dengan tindakan membatalkan keikutsertaan di GAFT.
“Tidak ikut GAFT adalah tindakan awal anggota Asita Sumut sebagai bentuk protes tindakan Garuda memotong komisi penjualan tiket,” kata Solahuddin.
Dia menegaskan, langkah penghentian penjualan tiket Garuda seperti yang sudah dilakukan Asita provinsi lain seperti Kalimantan Selatan kemungkinan besar juga akan dilakukan Asita Sumut.
“Kami masih menunggu arahan DPP Asita dan berharap Garuda membatalkan kebijakan pemotongan komisi agen,” katanya.
Wakil Ketua I DPD Asita Sumut, CHJ Gultom, menegaskan, pemotongan komisi membuat pengusaha perjalanan wisata seperti dijadikan “sapi perahan”.
(ant)