Pelantikan Terancam Ditunda, SK Kepala Daerah Masih “Nyangkut”

Medan | Jurnal Asia
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu Surat Keputusan Mendagri, tentang penetapan sembilan bupati/walikota dan wakilnya hasil pemilihan kepala daerah serentak, yang diagendakan dilantik di Lapangan Merdeka, Medan, Rabu (17/2).

“Diakui, SK yang sudah turun dan sampai ke Pemprov Sumut masih enam dari 15 kepala daerah/wakil terpilih dalam pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015,” ujar Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga di Medan, Senin.

Dia mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan tentang kesiapan Sumut dalam pelantikan kepala daerah yang baru pertama kali akan digelar di luar gedung atau di Lapangan Merdeka, Medan.

Enam kepala daerah/wakil yang SK-nya sudah turun dari Mendagri masing-masing untuk Wali kota Medan, Tanjung Balai, Sibolga dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

“Pemprov Sumut berharap hari Senin ini, 15 Februari dan Selasa 16 Februari atau hari terakhir, SK Mendagri sudah sampai ke Sumut sehingga semuanya bisa dilantik sesuai rencana 17 Februari 2016,” ujarnya.

Menurut dia, Pemprov Sumut berharap 15 kepala daerah itu memang dilantik tanggal 17 Februari karena masa jabatan penjabat kepala daerahnya sudah habis. “Jadi memang harus sudah dilantik kepala daerah/wakil definitifnya. Tetapi tentunya, Pemprov Sumut menunggu SK Mendagri karena pelantikan yang dilakukan di Sumut juga atas nama Mendagri,” katanya.

Menurut Sekda, kalau seandainya sebagian kepala daerah belum juga bisa dilantik pada tanggal 17 Februari 2016, maka diharapkan bisa dilakukan pada Bulan Maret atau selambatnya Juni untuk hasil pemilihan yang bermasalah. Tentang persiapan pelaksanaan pelantikan yang baru pertama kali di luar gedung, menurut Hasban, semuanya sudah terkoordinasi dengan baik.

“Koordinasi yang baik sudah dilakukan mulai dengan Pemkot Medan sebagai kota tempat acara, juga pihak kepolisian menyangkut soal keamanan acara dan mengatasi kemacatan lalu lintas di sekitar lapangan Merdeka saat acara itu,” ujarnya.

Sekedar informasi KDh hasil Pilkada 9 Desember 2015 yang sejatinya sudah bisa dilantik pada 17 Februari mendatang yakni pasangan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution (Medan), Muhammad Idaham-Timbas Tarigan (Binjai), Soekirman-Darma Wijaya(Serdang Bedagai), Remigo Yolando Berutu-Maju Ilyas Padang(Pakpak Bharat), Rapidin Simbolon-Juang Sinaga(Samosir), dan pasangan Darwin Siagian-Hulman Sitorus(Toba Samosir).

Selanjutnya Dosmar Banjarnahor-Saut Parlindungan Simamora (Humbang Hasundutan), M Syarfi Hutauruk-Edipolo Sitanggang (Sibolga), Syahrul M Pasaribu-Aswin Efendi Siregar (Tapanuli Selatan), M Syahrial-Ismail

(Tanjungbalai), Taufan Gama Simatupang-Surya (Asahan), Kharuddin Syah Sitorus-Dwi Prantara) Labura), Pangonal Harahap-Andi Suhaimi Dalimunthe (Labuhanbatu), Wildan Aswan Tanjung-Kholil Jufri Harahap (Labusel).

Pada hari yang sama, Erry juga akan melantik Sukran Jamilan Tanjung sebagai Bupati Tapanuli Tengah definitif menggantikan Bonaran Situmeang yang sudah diberhentikan secara tetap karena perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Bonaran divonis bersalah karena terlibat menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muktar.

Jaga Ketat Lapangan Merdeka
Sementara itu, Polresta Medan mengerahkan 800 personil untuk menjaga acara pelantikan Bupati/Walikota terpilih Pilkada Sumatera Utara, di Lapangan Merdeka, Medan, Rabu (17/2) besok.
“Sebanyak 800 personil dikerahkan untuk melakukan pengamanan pelantikan di Lapangan Merdeka, pengamanan juga melibatkan petugas TNI,” kata Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto melalui Kabag Ops Kompol Hamam Wahyudi kepada wartawan, Senin (15/2).

Lanjut dijelaskannya, pengamanan dilakukan dengan cara terbuka dan tertutup, yakni mengerahkan personil dengan pakaian seragam melakukan pengamanan dan tertutup yakni pengamanan petugas yang tidak memakai seragam. “Tentunya pengamanan ini dikerahkan untuk mengantisipasi adanya gangguan yang dapat mengganggu jalannya acara, seperti unjuk rasa, dan aksi kejahatan lainnya,” kata Hamam.

Pengamanan acara pelantikan itu, nantinya, lanjut Hamam, akan melakukan sterilisasi di lokasi, serta pemeriksaan ketat terhadap setiap pengunjung yang mendatangi lokasi.
“Ya kita lakukan pemeriksaan secara ketat untuk mencegah masuknya benda benda membahayakan saat pelantikan nanti,” ujar Hamam.

Rekayasa Lalu Lintas
Polresta Medan juga menggelar rekayasa lalu lintas dalam acara pelantikan tersebut. Dua titik ruas jalan dialihkan petugas yakni di Jalan Stasiun, dan di Jalan Pulau Pinang. “Nantinya acara (pelantikan) akan padat, sehingga untuk melancarkan arus lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas,” imbuh Hamam.

Dijelaskannya, arus lalu lintas dari Jalan Stasiun menuju Jalan Pulau Pinang, diarahkan menjadi lurus menuju Jalan Stasiun Pajak Ikan Lama. Kemudian, untuk Jalan Raden Saleh menuju Jalan Pulau Pinang, dialihkan menjadi lurus ke Jalan Putri Hijau Medan. “Ini tahapan pengamanan pilkada, kita berharap melalui pengamanan ini berjalan lancar dan tak ada gangguan,”pungkasnya. (bowo/andri)

Close Ads X
Close Ads X